Yaman Tolak Pembicaraan Damai dengan Mantan Presiden Saleh

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Yaman, Riyadh Yaseen, menolak sambungan telepon untuk pembicaraan damai dari mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, pada Jumat (24/4) lalu.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (26/4), para pendukung Saleh mendukung kelompok pemberontak Syiah Houthi yang mulai mengudeta pemerintahan Yaman sejak September lalu. Melalui telepon tersebut, Saleh ingin melakukan dialog politik guna menghentikan konflik dalam Yaman yang kian meluas tersebut.

"Telepon ini tidak dapat diterima setelah semua kerusakan yang disebabkan oleh Ali Abdullah Saleh. Tidak ada tempat bagi Saleh untuk pembicaraan politik," ujar Yaseen.

Pilihan Redaksi Umumkan Gencatan Senjata, Arab Kembali Gempur Yaman Diserang Saudi, Pemberontak Houthi Minta Pembicaraan Damai Pangeran Saudi Janji Beri 25 Mobil Bentley untuk Pilot Tempur Saudi Akan Akhiri Serangan Udara di Yaman

Yaman memang telah porak poranda akibat perang yang kini meluas hingga melibatkan pihak luar negeri. Sejak Presiden Ali Abdullah Saleh digulingkan, para pendukung setianya membelot dan mendukung kelompok pemberontak Houthi untuk menyerang pemerintah sah di bawah pimpinan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Kelompok Houthi sendiri disinyalir didukung oleh sekutunya sesama pemeluk paham Islam Syiah, Iran.

Di tengah kisruh tersebut, Arab Saudi menginisiasi koalisi serangan udara menggempur Houthi untuk membela pemerintahan resmi. Amerika Serikat pun mendukung koalisi tersebut dengan pasokan senjata.

Meskipun Arab Saudi menyatakan minggu lalu bahwa operasi akan dihentikan, dan akan mengutamakan proses politik demi stabilitas Yaman, tapi setelah itu serangan udara Saudi masih terus menggempur banyak wilayah Yaman. Yaseen memastikan bahwa operasi serangan Arab Saudi belum dihentikan.

"Operation Decisive Storm belum berakhir. Tidak akan ada perundingan dengan Houthi atau apapun sampai mereka pergi dari wilayah-wilayah yang mereka rebut," kata Yaseen.

Kendati demikian, Yaseen mengungkapkan bahwa Arab Saudi tidak perlu sampai mengirimkan pasukan darat karena 70 persen wilayah Yaman masih dikuasai oleh pemerintah sah. (stu/stu)