Kerry: Kesepakatan Nuklir Iran Hampir Dicapai
Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 28 Apr 2015 09:26 WIB
New York , CNN Indonesia -- Amerika Serikat dan lima negara adidaya lain hampir mencapai kesepakatan dengan Iran yang akan mengakhiri perseteruan selama 12 tahun terkait program nuklir negara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan kedua kubu kemungkinan besar akan menghadapi perundingan berat dalam beberapa waktu ke depan.
Kerry berbicara di hari pertama konferensi PBB pengkajian Traktat non-proliferasi nuklir 1970, dan sebelum pertemuan dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di New York.
Zarif dan Kerry bertemu di kediaman resmi dutabesar Iran untuk PBB pada Senin (27/4) dan membicarakan upaya menghasilkan kesepakatan final antara Iran dan enam negara adidaya sesuai tenggat waktu 30 Juni mendatang.
Seorang pejabat senior Deplu AS mengatakan pertemuan berjalan “produktif”.
“Mereka membicarakan hasil kerja direktur politik dan para pakar dalam pertemuan di Wina minggu lalu dan langkah untuk memajukan perundingan,” tambah pejabat itu.
Kerry mengatakan di depan 191 peserta Traktat Non-profilerasi: “Kami semakin mendekati kesepakatan menyeluruh yang menjadi tujuan, dan jika sudah tercapai, dunia akan lebih aman.”
Dia mengatakan membuat Iran mentaati traktat non-proliferasi merupakan tujuan utama perundingan dengan Tehran.
“Jika disetujui dan diterapkan, (kesepakatan) ini akan menutup semua jalan yang mungkin dilalui Iran untuk mendapatkan materi nuklir yang dibutuhkan dalam membuat senjata nuklir, dan meyakinkan masyarakat dunia bahwa program nuklir Iran memang benar-benar untuk tujuan damai,” katanya.
Namun, Kerry menambahkan bahwa “kerja berat ini belum selesai dan sejumlah isu masih belum terpecahkan.”
Dalam pernyataan di depan televisi pemerintah Iran ketika tiba di New York, Zarif mengemukakan kekhawatiran terkait isu-isu yang belum terpecahkan dalam perundingan dengan Inggris, Amerika Serikat, PErancis, Jerman, Rusia dan Tiongkok itu.
“Selain ikut dalam konferensi, kami datang untuk mendengarkan penjelasan Amerika mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah AS dan juga kebijakan dalam negerinya,” kata Zarif.
“Kami menganggap pemerintah AS bertanggjungjawab memenuhi komitmen internasional sesuai dengan hukum internasional,” katanya. “Tidak ada negara di dunia bisa menghindari komitmen itu hanya karena isu-isu dalam negeri.”
Zaif tampaknya merujuk pada tekad sejumlah senator Partai Republik untuk mencoba memperkuat RUU yang memberi kekuasaan pada KOngres untuk mengkaji ulang kesepakatan dengan Iran. Langkah ini bisa semakin memperumit perundingan dengan Iran.
Sanksi Harus Dicabut
Dalam kesepakatan awal yang dicapai antara Iran dan enam negara adidaya awal bulan ini di Lausanne, Swiss, Tehran - yang menyangkan mencoba membuat senjata nuklir- sepakat untuk menghentikan program nuklir sensitif selama setidaknya satu dekade dengan imbalan pencabutan sanksi.
Para diplomat harus menuntaskan rincian terkait pencabutan sanksi, masa depan program penelitian dan pengembangan atom Iran, tugas pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional, dan berapa pasok uranium yang boleh dimiliki Iran.
Masalah lain yang belum dipecahkan adalah proyek nuklir Iran di masa lalu yang kemungkinan meliputi penelitian senjata nuklir. Ketua IAEA Yukiya Amano menegaskan kembali baha ia belum bisa mengkonfirmasi bahwa kegiatan nuklir Tehran seluruhnya bertujuan damai.
Amano juga mengemukakan harapan Iran akan menandatangani aturan pemeriksaan IAEA yang lebih ketat bernama “Protokol Tambahan,” yang dibuat oleh badan ini setelah terungkap program bom atom rahasia Iran pada 1990-an.
“Penerapan protokol tambahan oleh Iran akan membuat badan ini bisa memberi jaminan yang bisa dipernaya mengenai ketiadaan materi dan kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan,” kata Amano.
Setelah putaran perundingan tanpa henti di Wina minggu lalu, Iran dan enam negara adidaya akan segera memulai perundingan baru.
Sanksi ternyata menjadi penghalang besar. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamanei mengatakan bahwa seluruh sanksi, termasuk pembatasan keras di sektor energi dan finansial, harus dicabut begitu kesepakatan ditandatangani. Namun, para pejabat Barat mengatakan hal ini bukan yang disepakati Tehran dalam perundingan di Lausanne. (yns)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan kedua kubu kemungkinan besar akan menghadapi perundingan berat dalam beberapa waktu ke depan.
Kerry berbicara di hari pertama konferensi PBB pengkajian Traktat non-proliferasi nuklir 1970, dan sebelum pertemuan dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di New York.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seorang pejabat senior Deplu AS mengatakan pertemuan berjalan “produktif”.
“Mereka membicarakan hasil kerja direktur politik dan para pakar dalam pertemuan di Wina minggu lalu dan langkah untuk memajukan perundingan,” tambah pejabat itu.
Kerry mengatakan di depan 191 peserta Traktat Non-profilerasi: “Kami semakin mendekati kesepakatan menyeluruh yang menjadi tujuan, dan jika sudah tercapai, dunia akan lebih aman.”
Dia mengatakan membuat Iran mentaati traktat non-proliferasi merupakan tujuan utama perundingan dengan Tehran.
“Jika disetujui dan diterapkan, (kesepakatan) ini akan menutup semua jalan yang mungkin dilalui Iran untuk mendapatkan materi nuklir yang dibutuhkan dalam membuat senjata nuklir, dan meyakinkan masyarakat dunia bahwa program nuklir Iran memang benar-benar untuk tujuan damai,” katanya.
Namun, Kerry menambahkan bahwa “kerja berat ini belum selesai dan sejumlah isu masih belum terpecahkan.”
Dalam pernyataan di depan televisi pemerintah Iran ketika tiba di New York, Zarif mengemukakan kekhawatiran terkait isu-isu yang belum terpecahkan dalam perundingan dengan Inggris, Amerika Serikat, PErancis, Jerman, Rusia dan Tiongkok itu.
“Selain ikut dalam konferensi, kami datang untuk mendengarkan penjelasan Amerika mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah AS dan juga kebijakan dalam negerinya,” kata Zarif.
“Kami menganggap pemerintah AS bertanggjungjawab memenuhi komitmen internasional sesuai dengan hukum internasional,” katanya. “Tidak ada negara di dunia bisa menghindari komitmen itu hanya karena isu-isu dalam negeri.”
Zaif tampaknya merujuk pada tekad sejumlah senator Partai Republik untuk mencoba memperkuat RUU yang memberi kekuasaan pada KOngres untuk mengkaji ulang kesepakatan dengan Iran. Langkah ini bisa semakin memperumit perundingan dengan Iran.
Sanksi Harus Dicabut
Dalam kesepakatan awal yang dicapai antara Iran dan enam negara adidaya awal bulan ini di Lausanne, Swiss, Tehran - yang menyangkan mencoba membuat senjata nuklir- sepakat untuk menghentikan program nuklir sensitif selama setidaknya satu dekade dengan imbalan pencabutan sanksi.
Para diplomat harus menuntaskan rincian terkait pencabutan sanksi, masa depan program penelitian dan pengembangan atom Iran, tugas pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional, dan berapa pasok uranium yang boleh dimiliki Iran.
 Menlu Iran kritik kemungkinan Kongres mengkaji kesepakatan nuklir dengan AS dan lima negara besar lain. (Reuters/Mike Segar) |
Amano juga mengemukakan harapan Iran akan menandatangani aturan pemeriksaan IAEA yang lebih ketat bernama “Protokol Tambahan,” yang dibuat oleh badan ini setelah terungkap program bom atom rahasia Iran pada 1990-an.
“Penerapan protokol tambahan oleh Iran akan membuat badan ini bisa memberi jaminan yang bisa dipernaya mengenai ketiadaan materi dan kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan,” kata Amano.
Setelah putaran perundingan tanpa henti di Wina minggu lalu, Iran dan enam negara adidaya akan segera memulai perundingan baru.
Sanksi ternyata menjadi penghalang besar. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamanei mengatakan bahwa seluruh sanksi, termasuk pembatasan keras di sektor energi dan finansial, harus dicabut begitu kesepakatan ditandatangani. Namun, para pejabat Barat mengatakan hal ini bukan yang disepakati Tehran dalam perundingan di Lausanne. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK