Abbott: Tak Ada Perlakukan Spesial bagi Keluarga Militan ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Australia mengatakan akan menjatuhkan “hukuman keras sesuai hukum Australia” kepada istri dan lima anak seorang warga negara Australia yang bergabung dengan ISIS.

Minggu lalu, Abbott menolak memberikan amnesti kepada warga Australia yang ingin keluar dari kelompok militan dan kembali ke Australia, menyusul pemberitaan media yang melaporkan bahwa pemerintahannya melakukan negosiasi dengan para calon militan pembelot.

Abbot mengatakan keluarga anggota ISIS asal Australia, Khaled Sharrouf, akan mendapatkan konsekuensi yang sama, merespon laporan Sydney Morning Herald yang mengatakan bahwa keluarga Sharrouf sedang mengupayakan repatriasi ke Australia. Sharrouf sebelumnya pernah tampil dalam sebuah foto menenteng kepala tentara Suriah.

Pilihan Redaksi Perusahaan Pengiriman Uang Transfer Rp200 Miliar Untuk ISIS Australia akan Cabut Kewarganegaraan Ganda Terduga Militan Diduga ISIS, Manajer IT Anak Perusahaan Coca Cola Ditangkap

"Jika pelaku kriminal ada dalam jangkauan hukum kita, baik pria maupun wanita, mereka akan mendapatkan hukuman berat dari hukum kita," kata Abbott.

“Ada pelaku kejahatan yang masuk penjara setiap hari dan mereka mempunyai anak, anak para kriminal tersebut akan mendapatkan perlakuan sama dengan perlakuan anak kriminal lainnya," kata Abbott.

Pemerintah Australia telah mengeluarkan perintah penahanan terhadap Sharrouf dan warga Australia lainnya tahun lalu karena diyakini bertempur bersama ISIS di Suriah.

Bisnis transfer uang yang terkait dengan keluarga Sharrouf ditutup oleh pemerintah Australia tahun lalu karena dicurigai mentrasger dana hingga US$15,5 juta untuk militan asing.

Para pengamat dan pejabat pemerintah Barat mengatakan ISIS membiayai kegiatan mereka melalui penjualan minyak produksi sumur-sumur minyak yang mereka rebut, penjualah artefak warisan budaya, pemerasan dan uang tebusan serta sumbangan dari penyumbang swasta.

Abbott telah mengumumkan serangkaian kebijakan keras baru yang bertujuan mengatasi ancaman radikalisme Islam, menunuk satu koordinator kontra terorisme baru, dan mengajukan RUU untuk mencabut kewarganegaraan penduduk yang terlibat dalam kegiatan militan.

Berdasarkan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah konservatif pimpinan Abbott Oktober lalu, warga Australia terancam hukuman penjara 10 tahun jika berkunjung ke lokasi yang telah ditetapkan terlarang.

Australia tengah berada dalam keadan siaga untuk menghadapi serangan dari kelompok radikal, baik yang berada di dalam negeri maupun mereka yang telah kembali setelah bertempur dengan kelompok militan di Timur Tengah. Pemerintah Australia meningkatkan status siaga ke level tertinggi dan meluncurkan sejumlah razia di kota-kota besar. (stu/yns)