Oposisi Australia Ajukan Pelegalan Pernikahan Sesama Jenis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin oposisi Partai Buruh Australia mengajukan RUU pelegalan pernikahan sesama jenis, seminggu setelah pernikahan sesama jenis dilegalkan di Irlandia.

Pemimpin Partai Buruh Bill Shorten memperkenalkan RUU di parlemen rendah yang didominasi oleh pemerintah pada Senin (31/5), meski ditentang oleh Perdana Menteri Tony Abbott, yang diperkirakan tidak akan mengizinkan usulan itu maju ke tahap pemungutan suara.

Untuk pertama kalinya, proposal ini diajukan oleh partai besar di Australia.

"Hukum bangsa kita harus memberikan kita harapan. Hukum kita harus memberitahu anak-anak kita apa yang kita percaya. Hukum kita harus memberitahu orang asing, siapakah warga Australia," kata Shorten di parlemen.

Pilihan Redaksi Irlandia Legalkan Pernikahan Sesama Jenis Melalui Referendum Vatikan Kecewa Irlandia Legalkan Pernikahan Sesama Jenis Perdana Menteri Luxembourg Menikah Sesama Jenis

"Sudah saatnya," kata dia, disambut tepuk tangan dari ruang galaeri pengunjung.

Irlandia melegalkan pernikahan sesama jenis dalam referendum minggu lalu, menandai pergeseran sosial dramatis di negara tradisional Katolik yang baru mendekriminalisasi homoseksual dua dekade lalu.

Sebuah survei telepon dari 1.000 orang yang dilakukan di Australia tahun lalu oleh lembaga polling Crosby-Textor mengungkapkan dukungan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis berada di angka 72 persen.

Abbott, yang dikenal sebagai Katolik konservatif, mengatakan pada Senin bahwa pemerintah sedang memfokuskan diri untuk meloloskan UU untuk membantu usaha kecil dan tidak ingin persoalan pernikahan sesama jenis mengalihkan perhatian dari masalah itu.

"Saya menerima bahwa pernikahan sesama jenis adalah masalah yang signifikan," katanya kepada wartawan.

"Tapi terus terang, prioritas mendasar pemerintah adalah untuk mendapatkan anggaran paling mendesak, dan anggaran yang paling mendesak adalah meningkatkan anggaran usaha kecil," kata Abbott.

Para pendukung pernikahan sesama jenis dalam pemerintah Australia mengatakan mereka akan mencari dukungan untuk RUU bipartisan pada semester kedua tahun ini, tetapi hanya setelah persoalan anggaran telah diperdebatkan. (stu)