Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung ditunjuk Hamas di Jalur Gaza menutup kantor Jawwal, satu-satunya
provider ponsel di wilayah itu, pada Selasa (30/6), dengan alasan perusahaan tersebut tidak membayar pajak.
Aparat polisi ditempatkan di luar kantor pusat perusahaan tersebut. Papan pemberitahuan yang dipajang di dinding bangunan bertuliskan "Perusahaan Jawwal ditutup atas perintah Jaksa Agung."
Polisi juga memerintahkan toko ponsel untuk tidak lagi menjual kartu SIM atau perangkat seluler yang terkait dengan Jawwal. Seluruh proses pembayaran bagi perusahaan tersebut pun diminta untuk dibatalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jawwal merupakan anak perusahaan dari Palestine Telecommunications Co. (PalTel), perusahaan terdaftar terbesar di wilayah Palestina. Jawwal merupakn satu-satunya penyedia layanan ponsel di Gaza, dengan sekitar 1,3 juta klien.
Meskipun kantor ini ditutup, warga Gaza masih dapat menggunakan ponsel mereka dan mengakses Internet menggunakan kartu SIM Jawwal hingga Selasa, meskipun tidak jelas sampai kapan keadaan ini akan berlangsung.
Sejumlah pejabat PalTel menolak tuduhan Jaksa Agung, dengan menyatakan semua pajak yang relevan telah dibayarkan kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana perusahaan ini terdaftar dan berbasis.
CEO PalTel, Ammar Aker menyatakan tidak mungkin memisahkan pengajuan pajak antara kedua wilayah.
"Untuk melakukannya maka akan mengekspos sejumlah lembaga ekonomi nasional yang bekerja dalam sebuah sistem internasional, yang dapat menyebabkan kerusakan serius," katanya, mengacu pada tekanan dari Hamas, yang terdaftar sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.
Meskipun Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, merupakan tokoh yang bertanggung jawab atas Gaza dan Tepi Barat, Hamas telah menguasai Gaza sejak 2007 dan menunjuk beberapa pejabat sendiri, termasuk Jaksa Agung. Oleh karena itu, terdapat jaksa agung yang berbeda di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
PalTel, yang juga menyediakan akses internet di Gaza, mengatakan pihaknya menutup kantornya di Tepi Barat sebagai bentuk solidaritas.
"Tidak mungkin untuk memberikan pelayanan kepada warga di bawah ancaman terhadap keamanan dan keselamatan baik kepada pelanggan dan karyawan," bunyi pernyataan dari Jawwal.
Pakar politik menilai langkah Jaksa Agung tersebut merupakan respon terhadap krisis keuangan yang dihadapi Gaza. Hamas kerap mencari cara untuk menopang pendapatannya yang berkurang, termasuk dengan menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di wilayah pesisir.
Meskipun Jawwal merupakan satu-satunya penyedia layanan seluler di Gaza, perusahan ini juga bersaing dengan beberapa penyedia lain, termasuk perusahaan Israel di Tepi Barat.
Pemerintah Palestina yang berbasis di Tepi Barat mengecam Hamas yang memaksa perusahaan membayar pajak di Gaza dan menutup kantor Jawwal.
Pemerintah Palestina mengatakan tindakan seperti itu "ilegal dan memperdalam perpecahan serta merusak rekonsiliasi."
(ama/ama)