Mahathir: Demokrasi Mati di Bawah Pemerintahan PM Malaysia

Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN Indonesia | Senin, 10/08/2015 19:16 WIB
Mantan perdana menteri dan tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan bahwa demokrasi di Malaysia telah mati di bawah kepemimpinan PM Najib Razak. Mantan perdana menteri Malaysia, Mahatahir Mohamad menuntut bahwa Perdana Menteri Najib Razak seharusnya turut diselidiki dalam kasus korupsi lembaga investasi negara 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB (Detikcom/Rachman Haryanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan perdana menteri terlama dan tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad kembali meluncurkan kritikan tajam terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak pada Senin (10/8), dengan menyatakan bahwa demokrasi di negara tersebut telah mati.

Dalam blog pribadinya, Chedet.cc, Mahatahir juga menuntut bahwa Najib seharusnya turut diselidiki dalam kasus korupsi lembaga investasi negara 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB. (Baca juga: Skandal Politik Malaysia Membiaskan Isu MH370)

Beberapa bulan belakangan, Najib memang berada di bawah tekanan terkait tuduhan salah urus keuangan 1MDB, dan pemerintahannya di saat ekonomi Malaysia tengah goyah. Pasalnya, Najib merupakan kepala dewan penasihat 1MDB.


Selain itu, pada awal Juli lalu terungkap aliran dana US$675,7 juta, atau sekitar Rp9 triliun yang mengalir ke rekening Najib, menguatkan dugaan Najib terlibat dalam korupsi di lembaga yang sarat utang itu.

Meski Komisi anti-korupsi Malaysia telah menyatakan bahwa dana tersebut merupakan sumbangan dari para pendonor kepada Najib, namun Najib telah melakukan sejumlah tindakan yang dinilai melindungi dirinya, seperti memecat wakilnya, Muhyiddin Yassin, mengganti Jaksa Agung dan memindahkan petugas yang terlibat dalam penyelidikan 1MDB.

(Baca juga: Mahathir: Saya Disarankan Teman untuk Tidak Menyerang Najib)

Selain itu, Najib juga menuntut Wall Street Journal, media AS yang pertama kali melaporkan adanya aliran dana jutaan dolar tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Najib juga memblokir Sarawak Report, situs pengkritik pemerintah yang berbasis di London dan konsisten melaporkan skandal suap 1MDB.

"Demokrasi sudah mati, karena pemimpin yang terpilih memilih untuk menumbangkan lembaga pemerintahan dan menjadikan mereka sebagai instrumen untuk mempertahankan dirinya sendiri," kata Mahathir, dikutip dari Reuters, Senin (10/8).

Terkait pernyataan tajam Mahathir tersebut, Kantor Perdana Menteri Malaysia hingga kini tidak bersedia memberikan komentar.

"Apa yang dilakukan Najib tidak pernah terjadi sebelumnya di Malaysia," kata Mahathir melanjutkan. (Baca juga: Mahathir Bantah Ada Konspirasi Gulingkan PM Malaysia)

Sepanjang tahun ini, Mahathir, 90, kerap melontarkan kritikan tajam kepada Najib dan tidak lagi memberikan dukungan kepadanya setelah koalisi Barisan Nasional kalah suara dari oposisi pada pemilu 2013.

"Rakyat bingung apa yang harus dilakukan. Prospek Najib terus memerintah negara ini benar-benar menyedihkan," tulis Mahathir.

Mahathir yang hingga kini masih dinilai sebagai tokoh yang berpengaruh di Malaysia telah secara terang-terangan meminta Najib untuk turun dari kursi perdana menteri, utamanya setelah kasus korupsi 1MDB.

Pakar menilai Najib masih memerlukan dukungan yang signifikan dari koalisi Barisan Nasional yang berkuasa dan dari partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Sementara Najib sempat menuduh Mahathir berada di balik tuduhan korupsi terhadap dirinya. Najib menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, dan hanya sebuah tuntutan pribadi dari Mahathir.

Najib sendiri telah membantah bahwa uang ratusan juta dolar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketidakpastian politik Malaysia terus memperlemah ringgit, yang merosot ke posisi terendah dalam krisis keuangan di Asia selama 17 tahun terakhir. (ama/ama)