Jakarta, CNN Indonesia -- Hillary Clinton setuju untuk menyerahkan server email pribadinya kepada petugas berwenang di Departemen Kehakiman AS pada Selasa (11/8), di hari yang sama dengan laporan intelijen yang menyatakan setidaknya terdapat lima email dari server tersebut berisikan informasi rahasia.
Sejak beberapa bulan terakhir, Clinton dinilai melanggar undang-undang federal karena menggunakan akun email pribadi untuk urusan pekerjaan saat menjabat sebagai menteri luar negeri AS periode 2009-2013 lalu.
Dilaporkan CNN, keputusan Clinton menyerahkan server beserta flash disk kepada Departemen Kehakiman AS merepresentasikan upaya menghindari adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap email pribadinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Clinton, Nick Merrill mengatakan kepada CNN pada Selasa (11/8) malam, bahwa Clinton "mengarahkan timnya untuk menyerahkan server email pribadi selama ia menjabat sebagai mantan menteri luar kepada Departemen Kehakiman, serta flash disk yang berisi salinan email kepada Departemen Luar Negeri."
"Dia berjanji untuk bekerja sama dengan tim penyelidik keamanan pemerintah, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami akan menjawabnya," kata Merrill.
Merrill menyatakan saat ini tim Clinton telah bekerja dengan Departemen Luar Negeri untuk memastikan bahwa seluruh emailnya disimpan dengan cara yang aman.
FBI, yang sedang menangani masalah ini, menolak untuk memberikan komentar pada Selasa(11/8) malam. Begitupula dengan pengacara Clinton, David E. Kendall, yang juga tidak bersedia memberikan komentar.
Pembantu Senior Tim Kampanye Clinton mengatakan server email Hillary belum berpindah tangan hingga Selasa malam, dan tim Clinton sedang bekerja sama dengan Departemen Kehakiman untuk mengatur logistik serah terima server tersebut.
Sementara itu, flash disknya sudah diberikan ke pihak berwenang. Menurut pembantu kampanye Clinton, Kendall telah mengikuti arahan Departemen Luar Negeri terkait pengamanan server itu.
Tim kampanye Clinton menyakini tidak ada email yang berhubungan dengan pekerjannya saat menjabat sebagai menteri luar negeri AS di dalam server tersebut. Hal ini dikarenakan server tersebut telah dibersihkan setelah Clinton menyerahkan isi email yang berhubungan dengan pekerjaannya ke Departemen Luar Negeri.
Tim kampanye Clinton menyadari Departemen Kehakiman tidak akan merekonstruksi history server tersebut, tapi akan mencoba mengamankan email yang dikategorikan rahasia tersebut.
Kisruh seputar penggunaan email pribadi Hillary mencuat sejak Maret lalu dan diperkirakan dapat memengaruhi citranya, khususnya menjelang kampanye pemilihan presiden AS 2016.
Sejumlah lawan politik Hillary, khususnya pejabat dari Partai Republik, menyatakan Hillary terlalu lama menunda penyerahan server email pribadinya tersebut, sejak isu ini mencuat pada Maret lalu.
"Kini tinggal tunggu waktu," kata juru bicara DPR AS, John Boehner, yang telah mendesak Hillary melakukan hal ini selama berbulan-bulan.
"Terungkapnya Clinton menggunakan email pribadinya merupakan upaya keras dari anggota Kongres dan mereka yang bekerja keras mencari kebenaran," kata Trey Growdy, anggota Republik lainnya.
Kisruh email ini dinilai telah memengaruhi dukungan kepada Hillary. Dalam jajak pendapat yang dilakukan CNN akhir Juli lalu, sebanyak 20 persen partisipan menyatakan Hillary tidak dapat dipercaya. Padahal, 58 persen partisipan menginginkan calon presiden AS yang jujur dan dapat dipercaya.
"Saya berharap (penyidikan) FBI dapat menyakinkan warga Amerika Serikat bahwa kepentingan nasional kita aman dan mengadili siapapun yang melanggar peraturan," kata
Ketua Komite Kehakiman Senat Chuck Grassley.
"Jika Clinton percaya akan kejujuran dan transparansi, seharusnya dia sudah menyerahkan server emailnya sejak dulu. Jika dia peduli dengan transparansi, dia tidak akan memiliki server rahasia," kata Ketua Komite Nasional Partai Republik, Reince Priebus.
(ama/ama)