Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, menyatakan bahwa Iran tak akan bisa membuat senjata nuklir, jika dia terpilih menjadi presiden pada pemilu 2016 mendatang.
Pernyataan keras yang diluncurkan Clinton tersebut dirilis setelah Iran dan enam negara besar dunia menyepakati kesepakatan jangka panjang program nuklir Iran di Wina, Austria, pada Selasa (14/7).
Dalam pernyataan itu, Clinton mengkritik kesepakatan yang menurutnya hanyalah upaya untuk menunda Iran membuat senjata nuklir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penandatanganan kesepakatan hanya sebuah awalan. (Jika saya terpilih) sebagai presiden, saya akan berupaya membuat Iran mematuhi peraturan yang ketat tersebut," kata Clinton, dikutip dari Channel NewsAsia, Rabu (15/7).
"Pesan untuk Iran harus keras dan jelas: Kami tidak pernah akan memungkinkan Anda memperoleh senjata nuklir, bukan hanya selama masa perjanjian ini, namun selamanya," kata Clinton melanjutkan.
(
Baca juga: Noam Chomsky: Obama Oportunis, Hillary Lebih Militan)Clinton, yang merupakan mantan menteri luar negeri AS, mengaku "masih mempelajari rincian" dari rencana tersebut, namun berjanji akan memberikan dukungan yang berkualitas.
"Berdasarkan kesimpulan dan tinjuan dokumen yang saya terima, saya mendukung kesepakatan tersebut karena dapat membantu mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Jika benar-benar diterapkan, kesepakatan ini dapat membuat Amerika Serikat, Israel dan mitra Arab kami lebih aman," kata Clinton, yang merupakan istri Bill Clinton, mantan presiden AS ke-42.
Kesepakatan nuklir Iran disepakati oleh AS, Inggris, Perancis, Rusia, China dan Jerman pada Selasa kemarin setelah beberapa kali molor dari tenggat waktu yang ditentukan.
Menurut Clinton, kesepakatan ini merupakan langkah awal yang diharapkan akan efektif untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Langkah selanjutnya, menurut Clinton, adalah penegakan hukum sesuai kesepakatan tersebut.
"Mengingat sejarah panjang masyarakat internasional dan pengalaman dengan perilaku Iran, prioritas tertinggi kini harus diberikan kepada penegakan hukum yang efektif dari perjanjian tersebut," ujar Clinton.
(ama/stu)