Malaysia Blokir Situs Propaganda Anti-Pemerintah

Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Pemerintah Malaysia akan memblokir sejumlah situs yang mencoba menyebarkan informasi mengenai aksi selama dua hari yang akan digelar di tiga kota. Rencananya, aksi ini akan dilaksanakan oleh kelompok pro-demokrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak pada akhir pekan ini.

Diberitakan Reuters, Kamis (27/8), Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengeluarkan pernyataan dalam laman Facebook mereka bahwa pihaknya akan memblokir situs-situs yang mempromosikan atau menyebarkan informasi dan mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam protes yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil, Bersih.

Pilihan Redaksi Malaysia Temukan Kuburan Massal Korban Perdagangan Manusia Mahkamah Malaysia Bebaskan TKW Asal NTT, Walfrida Soik Tentara Malaysia Akan Ikut Parade Militer di Beijing

Kebijakan ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri Malaysia awal pekan ini yang mengatakan bahwa Bersih telah menyebarkan propaganda anti-pemerintah yang dapat memicu rusaknya citra negara. Selain itu, Bersih juga dianggap mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi negara.


Belum lama ini, Najib dikabarkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Ia juga diduga lalai dalam mengurus keuangan di badan usaha milik negara 1MDB sehingga memiliki utang lebih dari US$11 miliar.

Pemerintah telah mencabut dua media koran dan sebuah situs yang melaporkan kasus 1MDB dan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mencari bantuan dari media sosial dan perusahaan-perusahaan internet untuk membatasi konten demi keamanan publik.

Otoritas Kuala Lumpur telah menolak permohonan izin Bersih untuk mengadakan acara di kota karena dikhawatirkan akan memicu kerusuhan. Pada 2012 lalu, polisi terpaksa menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran dalam aksi yang dilakukan Bersih.

Bersih berencana menggelar demonstrasi pada Sabtu siang hingga Minggu malam, menjelang hari kemerdekaan Malaysia. Aksi ini akan dilakukan di Kuala Lumpur dan dua kota di Borneo, yaitu Kinabalu dan Kuching.

Berdasarkan laporan Eurasia Group pada Rabu kemarin, ribuan orang diperkirakan akan mengikuti aksi ini. Pihaknya tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi kekerasan, mengingat keamanan tingkat tinggi dan beberapa demonstran pro-pemerintah juga telah disiapkan.

Namun, Eurasia Group juga menyatakan bahwa gerakan ini tidak akan menggulingkan pemerintah dan tidak akan mempengaruhi dukungan publik, mengingat saat ini tidak ada calon pemimpin yang dianggap layak. (den)