Satu dari tujuh orang aktivis penyelenggara Gerakan Bersih 4, Adam Adli, yang hari ini bakal diperiksa Kepolisian Di Raja Malaysia menegaskan sikapnya yang tak takut dengan ancaman hukuman apapun dari pemerintah. Menurutnya, gugatan yang dilancarkan rezim penguasa Malaysia kali ini sangat tak pantas dilakukan lantaran berseberangan dengan konstitusi negeri jiran itu sendiri soal kebebasan perhimpunan.
"Kami tak takut, kami besok akan hadapi semua kemungkinan di kepolisian," katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia di Kuala Lumpur, Rabu (2/9).
Perlakukan pemerintah terhadap para aktivis, kata Adam, sungguh tak masuk diakal. Sebab, perhimpunan yang mereka selenggarakan selama dua hari berlangsung aman tanpa sedikit pun ada insiden. "Ada riak, tapi kecil saja tak ada berarti. Anehnya pemerintah lewat kepolisian ambil sikap yang berlebihan kali ini," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sejarah Gerakan Bersih di Malaysia, baru kali ini penyelenggara kemudian harus berurusan dengan hukum. "Ada kesan dipaksakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kami," katanya. Namun, lanjut Adam, "kami para penyelenggara sudah siap dan optimis tak bersalah dalam investigasi yang bakal dilancarkan."
(Baca juga: Para Aktivis Bersih 4 Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara)Sebanyak tujuh orang aktivis penyelenggara unjuk rasa Bersih 4, hari ini akan diperiksa Kepolisian Di Raja Malaysia. Mereka terancam melanggar tiga aturan sekaligus disebabkan melakukan aktivitas yang dianggap mengancam kehidupan demokrasi berparlemen di negeri jiran.
Proses investigasi yang akan dijalankan Kepolisian Malaysia rencananya berdasar kepada aturan soal unjuk rasa yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Aturan itu termaktub dalam pasal 120, 124C, dan 141 hukum pidana Malaysia.
Ketujuh aktivis yang dipanggil polisi adalah Maria Chin sebagai Kepala Gerakan Bersih saat ini, Sarajun Huda, Masjaliza Hamzah, Farhana Halim, Fadiah Nadwa, Mandeep Singh dan Adam Adli.
Seperti diketahui, dua hari terakhir pada pekan lalu, ratusan ribu warga Malaysia turun ke jalanan Kuala Lumpur. Mereka menentang pemerintahan yang sedang berlaku saat ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.
Najib menghadapi menghadapi serangan sejak terjadinya kisruh 1MDB atau 1Malaysia Development Berhad, lembaga investasi Malaysia, yang terlilit utang. Lantas harian Wall Street Journal melaporkan bahwa dana sebesar US$700 juta dari 1MDB mengalir ke rekening pribadinya pada 2013 selama masa kampanye pemilu di Malaysia. Najib menyangkal tuduhan ini, dan penyelidikan kemudian menetapkan bahwa uang yang mengalir ke rekening Najib berasal dari para donor.