HRW: HAM Malaysia Terpuruk di Bawah PM Najib Razak

Denny Armandhanu/Reuters, CNN Indonesia | Selasa, 27/10/2015 17:18 WIB
HRW: HAM Malaysia Terpuruk di Bawah PM Najib Razak HRW mengatakan bahwa laporan terbaru ini mencoreng citra Najib yang pada kampanye sebelumnya menyebut diri sebagai reformis namun berubah jadi otoriter. (Reuters/Olivia Harris)
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Catatan hak asasi manusia di Malaysia terpuruk di bawah Perdana Menteri Najib Razak, diwarnai dengan pengekangan pendapat dan pelarangan demonstrasi, seperti disampaikan laporan lembaga Human Right Watch, HRW, Selasa (27/10).

Seperti dikutip Reuters, HRW mengatakan bahwa laporan terbaru ini mencoreng citra Najib yang pada kampanye sebelumnya menyebut diri sebagai reformis namun dalam perkembangannya justru berubah menjadi otoriter.

"Perdana Menteri Najib berkuasa dengan janji dia akan menjadi reformis. Namun ketika situasi politik kian rumit, dia banting setir," kata Brad Adams, direktur HRW Asia, dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.


Kantor PM Najib belum mengomentari laporan tersebut.

Malaysia telah dipimpin oleh koalisi United Malays National Organisation atau UMNO sejak kemerdekaan tahun 1957.

Saat Najib menang pemilu pada 2009, dia berjanji akan menjunjung tinggi kebebasan sipil dan membentuk pemerintahan yang moderat.

Namun kenyataan belakangan ini berkata lain. Dia memang sempat membekukan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri yang diberlakukan sejak zaman kolonial Inggris, namun menerapkan Undang-undang Penghasutan, yang sama-sama bertujuan memberangus penentang pemerintah.

Najib memperketat Undang-undang Penghasutan dan memperkenalkan Undang-undang Pencegahan Terorisme setelah kegagalan UMNO merebut kursi mayoritas di parlemen pada pemilu 2013.

Pemerintah Najib juga mengamandemen undang-undang agar bisa membatasi aspirasi rakyatnya, termasuk di sosial media.

Tahun ini, aparat Malaysia melarang demonstrasi anti-pemerintah yang mengkritisi tuduhan korupsi Najib terhadap dana lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pemerintah juga memblokir situs dan melarang terbit koran yang memberitakan 1MDB secara intens.

"Satu-satunya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghentikan penangkapan, pendakwaan, penyelidikan terhadap ekspresi damai," kata Adams.

1MDB memiliki utang lebih dari US$11 miliar dan tengah diselidiki terkait kesalahan manajemen. Najib merupakan ketua dewan penasihat lembaga tersebut.

Najib juga dilaporkan telah menyalurkan dana US$700 juta ke rekening pribadinya. Laporan ini dibantah oleh Najib, dan badan anti korupsi Malaysia mengatakan dana itu adalah donasi dari Timur Tengah. (stu)