RI Beri Pelatihan Pemberantasan Korupsi bagi 4 Negara Timteng

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Selasa, 03/11/2015 21:03 WIB
RI Beri Pelatihan Pemberantasan Korupsi bagi 4 Negara Timteng Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. (CNN Indonesia/Adhi WIcaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia akan mengirimkan beberapa ahli bidang pemberantasan korupsi untuk memberikan pelatihan kepada 25 peserta dari negara-negara Timur Tengah pada 25-27 November mendatang di Tunisia.

"Akan ada empat orang yang dikirim, yaitu dua perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), satu dari ICW (Indonesia Corruption Watch), dan satu dari Transparency International Indonesia (TII), tapi belum bisa dipastikan siapa yang berangkat," ujar Kepala Subdit Wilayah Afrika dan Timur Tengah Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri, Nico Adam, kepada CNN Indonesia dalam acara santap siang di Jakarta, Selasa (3/11).

Keempat orang tersebut akan melatih 25 peserta dari Tunisia, Mesir, Aljazair, dan Maroko dalam acara bertajuk Dispatch Experts on Corruption Eradiction for Middle East Countries.


Namun Indonesia sendiri masih menempati urutan di atas 100 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI).

Merujuk pada data Transperancy International, CPI Indonesia pada 2014 mendapat skor 34 dari 100, naik dari tahun 2013 yang hanya bertengger di angka 32. Peringkat Indonesia dalam indeks korupsi pun naik dari posisi 114 ke 107 dari 175 negara yang diperiksa.

Beberapa ahli memang berpendapat bahwa pencapaian ini masih belum cukup. Pasalnya, Indonesia masih jauh tertinggal ketimbang negara-negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Namun menurut Nico, keberhasilan Indonesia dalam memberantas korupsi cukup diacungi jempol oleh beberapa pihak, terutama negara-negara di Timur Tengah dengan angka korupsi jauh lebih tinggi. Upaya para ahli tersebut memberantas korupsi di Indonesia pun sudah menggaung di berbagai penjuru negara berkembang.

Direktur Kerja Sama Teknis Kementerian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, juga mengamini hal ini.

"Mereka melihat kita sebagai negara yang masih bisa dipelajari. Jika mereka belajar dari negara-negara seperti Amerika, itu sudah terlalu jauh. Indonesia dianggap masih dekat dengan mereka, jadi mereka bisa belajar tahap demi tahap," katanya.

Acara di Tunisia ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan pengembangan kemampuan yang akan diberikan Indonesia di akhir tahun ini.

Menurut Nining, demikian Siti akrab disapa, rangkaian pelatihan ini diadakan untuk memenuhi permintaan beberapa kepala negara yang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Jakarta pada April lalu.

"Di sela pertemuan, banyak negara meminta bantuan Indonesia untuk membangun kapasitas mereka. Ini merupakan salah satu cara kami membantu," kata Nining.

Direktur Kerja Sama Intra-kawasan Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Benjamin Scott Karnadi, lantas menjabarkan bahwa rangkaian kegiatan ini juga dilandaskan pada salah satu dokumen hasil KAA, yaitu New Asian-African Strategic Partnership (NAASP).

Tak hanya masalah korupsi, Indonesia juga diminta untuk memberikan pelatihan di bidang lain. Pemerintah melalui Kemlu mengatakan akan mengadakan empat pelatihan utama.

"Pertama itu pengembangan budidaya perikanan yang akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sukabumi pada 8-16 November," tutur Ben.

Pelatihan tersebut akan dihadiri oleh 26 peserta dari Angola, Burundi, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Namibia, Rwanda, Sudan, Tanzania, Zambia, Fiji, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Pada 8-12 November, akan diadakan pula pelatihan wirausaha bagi 30 pemuda dari Indonesia, Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, Solomon Islands, Vanuatu, dan Palau.

Selain itu, akan diadakan pula pelatihan bidang otomotif bagi 12 peserta dari Fiji, Papua Nugini, Solomon Islands, Tuvalu, dan Palau di Semarang pada 9-16 November.

"Indonesia cukup maju dalam bidang otomotif. Kami mau berbagi dengan negara berkembang lain," kata Ben.

Tak hanya itu, pada 12-18 November juga akan diadakan pelatihan pariwisata di Jayapura pada 12-18 November. Program ini akan dihadiri oleh 20 orang dari masyarakat perbatasan Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. (stu)