Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan kekecewaannya kehilangan tender kereta cepat dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Kuala Lumpur, Minggu (22/11). Kendati demikian, Abe menegaskan Jepang akan tetap bekerja sama dengan Indonesia di berbagai proyek infrastruktur.
Dalam pertemuan yang dilakukan di sela KTT ASEAN tersebut, Abe menyampaikan kekecewaannya menyusul terpilihnya China sebagai pembangun rel kereta cepat Jakarta-Bandung September lalu, bukan Jepang.
Indonesia awalnya memutuskan menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. Indonesia menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun belakangan, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Pemerintah Beijing siap membangun kereta cepat tersebut tanpa menggunakan dana APBN atau jaminan utang. China berani memberi fasilitas pinjaman hingga US$5 miliar tanpa menuntut jaminan.
"Sejujurnya, saya kecewa dengan hasilnya, karena Jepang menawarkan proposal yang layak dan terbaik untuk jalur kereta cepat," kata Abe kepada Jokowi, seperti disampaikan ulang oleh Wakil Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Hiroshige Seko, dikutip dari Japan Today.
Kendati kecewa, Abe mengatakan Jepang tetap akan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan dan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Namun Abe menekankan pentingnya "prosedur yang dilandasi hubungan penuh rasa percaya dan transparansi."
Menurut Seko, Jokowi tidak mengomentari ungkapan penyesalan Abe tersebut dan hanya mengangguk.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang infrastruktur seperti pembangkit listrik dan pelabuhan, seperti yang disampaikan dalam pernyataan tim komunikasi kepresidenan RI.
Abe dalam kesempatan itu mengatakan, pembangunan Indonesia penting bagi kawasan. "Khususnya mengenai infrastruktur, saya berpikir bahwa pembangunan di Indonesia penting bagi kemakmuran kawasan," ucap PM Abe.
Selain infrastruktur, kerjasama juga dilakukan di bidang politik dan pertahanan dimana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang akan dilakukan di Jepang pada Desember 2015. "Pertemuan itu akan memberikan kontribusi penguatan kerja sama politik dan pertahanan kedua negara," ucap Presiden Jokowi.
Jokowi dan Abe juga berbicara soal Laut China Selatan, terutama kekhawatiran Jepang terkait pulau buatan dan pangkalan militer China di laut sengketa tersebut. "Pentingnya stabiltas dan keamanan kawasan dan hukum internasional juga harus dihormati di kawasan itu," kata Jokowi.
(den)