Mencoba Unjuk Rasa, 11 Aktivis Thailand Akan Didakwa

Reuters | CNN Indonesia
Senin, 21 Des 2015 16:46 WIB
Kepolisian Thailand mengatakan akan mengadili 11 aktivis yang mencoba menggelar protes terkait dugaan korupsi pada pembangunan sebuah taman militer.
Sejak mengambil alih kekuasaan tahun lalu, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha bersama junta militer telah membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul di Thailand. (Reuters/Erick De Castro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Thailand mengatakan akan mengadili 11 aktivis yang mencoba menggelar protes terkait dugaan korupsi pada pembangunan sebuah taman militer.

Ingin memprotes dugaan korupsi oleh militer dalam pembangunan taman itu, puluhan aktivis mahasiswa ditangkap pada 7 Desember lalu ketika kereta yang mereka tumpangi dicegat tentara.

Polisi dan tentara menahan para mahasiswa itu sebelum demonstrasi digelar di luar taman Rajabhakti Park. Taman ini dibangun di tepi pantai di kota resor Hua Hin di selatan Bangkok, dan didedikasikan untuk kerajaan. Mereka kemudian dibebaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rajabhakti Park kini berada di pusat tuduhan korupsi terkait penyalahgunaan dana yang melibatkan junta militer.

Penyelidikan yang dilakukan oleh militer tidak menemukan bukti atas tuduhan korupsi tersebut. Namun kelompok oposisi dan media terus mempertahankan skandal ini selama berminggu-minggu, mengancam stabilitas yang diupayakan junta.

Juru bicara polisi polisi Mayor Jenderal Piyaphand Pingmuang mengatakan polisi memanggil sekelompok mahasiswa itu setelah junta, atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, mengajukan aduan.
"Mereka akan dikenakan dakwaan dan kami akan menyelidiki mereka," kata Piyaphand kepada wartawan, Senin (21/12). "Mereka akan dapat meminta jaminan tetapi jika tidak mereka akan ditahan."

Sejak mengambil alih kekuasaan tahun lalu, junta telah membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul di Thailand, tak memedulikan kritik dari dalam dan luar negeri.

Isu soal taman dan tindakan keras terhadap orang-orang yang diduga menghina monarki telah beberapa kali terjadi, termasuk terhadap seorang warga yang mengungkit soal korupsi di Facebook dan seorang ibu yang dianggap menghina anjing raja.
"Junta menggunakan hukum sebagai alat untuk tujuan politik," kata Anon Nampha, seorang pengacara hak asasi dan salah satu dari 11 orang yang dipanggil.

"Apa yang kami lakukan adalah untuk menyoroti korupsi dan kami akan terus melakukan hal ini sebagai hak kami—tujuan kami tidak politis," ujar Anon.

Polisi mengatakan para aktivis memiliki hak untuk mengabaikan panggilan dua kali tapi perintah penangkapan akan dikeluarkan jika mereka tidak muncul untuk ketiga kalinya. (stu)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER