Partai Suu Kyi Ambil Alih Pemerintahan Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah perjuangan selama berpuluh tahun, anggota parlemen dari Partai Aung San Suu Kyi akhirnya akan memgambil alih pemerintahan pada Senin (1/2).

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan 80 persen kursi parlemen dalam pemilu demokratis pertama di November lalu. Namun menurut konstitusi Myanmar, mereka tetap harus berbagi kekuasaan dengan militer yang mendapat jatah 25 kursi parlemen.

Pemerintahan bentukan NLD ini akan mulai aktif pada April mendatang.

Lihat juga: Presiden Myanmar Ingin Ekspansi Kementerian di Bawah Militer

“Kami sepertinya akan mengumumkan presiden pada minggu kedua Februari,” kaya Win Htein, anggota senior NLD. Namun pejabat NLD lain mengatakan bahwa proses nominasi presidensial kemungkinan akan dilangsungkan akhir Februari.

NLD akan mempersiapkan dimulainya dewan pusat dan daerah pada 8 Februari. Beberapa wilayah didominasi oleh jumlah etnis minoritas seperti negara bagian Shan di timur atau Rakhine di barat.

Nantinya, parlemen akan memilih kandidat presiden. Suu Kyi sendiri tak akan bisa dipilih menjadi presiden karena konstitusi Myanmar melarang presiden memiliki suami atau anak berkewarganegaraan asing. Mendiang suami Suu Kyi dan kedua anaknya berkebangsaan Inggris.

Rakyat Myanmar memiliki ekpektasi besar terhadap NLD, untuk membawa perdamaian dan menyelesaikan masalah etnis serta penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.

Lihat juga: Cegah Terorisme, Myanmar Akan Bangun Pusat Pemantau CCTV

“Mereka [rakyat] berharap semua masalah akan selesai secara otomatis setelah NLD memegang pemerintahan, FDI akan masuk,” kata Shwe Mann, juru bicara parlemen yang kini dekat dengan Suu Kyi, merujuk pada investasi asing.

NLD sementara itu, belum menunjuk siapa yang sepertinya akan menduduki kursi presiden untuk menggantikan Presiden Thein Sein.

Suu Kyi sebelumnya mengatakan bahwa ia akan berada “di atas presiden” dan akan mengontrol penuh pemerintahan. Namun tidak jelas apa posisinya dan bagaimana ia melakukannya.

“Untuk menjawab tantangan, mereka harus memilih orang yang tepat dan menempatkan mereka di posisi yang tepat,” rambah Shwe Mann. “Ini juga akan menjadi perhatian utama, karena akan memutuskan bagaimana prestasi pemerintah." (stu)