Australia Tawarkan Pendampingan Kekonsuleran untuk Assange

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop bertemu dengan tim pengacara pendiri situs WikiLeaks, Julian Assange dan menawarkan bantuan kekonsuleran. Langkah ini dilakukan Australia menyusul keputusan panel PBB yang menyatakan bahwa warga negara Australia itu ditahan secara sewenang-wenang di Kedutaan Besar Ekuador di Inggris dan harus segera dibebaskan.

Assange, mantan peretas komputer ini membuat geram Amerika Serikat menerbitkan dokumen militer dan jutaankabel diplomatik rahasia Washington pada 2010. Insiden tersebut merupakan pembocoran informasi AS terbesar sepanjang sejarah.

Lihat juga: PBB: Assange Harus Dibebaskan dan Diberi Kompensasi

Sejak 2012, Assange tinggal di Kedutaan Besar Ekuador di London untuk menghindari penyelidikan dalam kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya di Swedia.

Menyusul keputusan Kelompok Kerja Penahanan Sewenang-wenang (WGAD) PBB itu, Assange meminta kepada Inggris dan Swedia untuk membiarkannya bebas meninggalkan kantor Kedutaan Ekuador.

"Saya bertemu dengan anggota kuasa hukum untuk Julian Assange di London pada Kamis sore, sebelum adanya laporan dari Kelompok Kerja Penahanan Sewenang-wenang (WGAD) PBB," ujar Bishop, Sabtu (6/2) pagi.

Lihat juga: PBB: Langkah Inggris terhadap Assange Ilegal

"Saya sekarang sudah membaca laporan itu dan saya mencari nasihat hukum mengenai implikasinya bagi Assange, sebagai warga negara Australia. Saya telah mengkonfirmasi dengan pengacaranya bahwa kami menawarkan bantuan kekonsuleran jika ia memerlukannya," ujar Bishop.

Pengacara Assange, Jennifer Robinson, mengkonfirmasi pertemuannya dengan Bishop kepada surat kabar Sydney Morning Herald.

"Kami meminta mereka merilis paspor atau segera mengeluarkan paspornya yang baru, dan bahwa Australia mengambil langkah positif untuk membantu menegosiasikan penyelesaian kasus ini," ujarnya.

Lihat juga: Bos WikiLeaks: AS Berusaha Lengserkan Assad Sejak 2006

Keputusan panel PBB itu menandai babak baru perjalanan hidup penuh gejolak yang dialami Assange, setelah dia membocorkan lebih dari 90 ribu dokumen rahasia dari kampanye militer yang dipimpin AS di Afghanistan di situs WikiLeaks pada 2010 lalu.

Selain itu, dia juga membocorkan hampir 400 ribu laporan militer AS yang merinci operasi mereka di Irak, serta jutaan kabel diplomatik AS dari tahun 1973.

Panel PBB tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pembebasan Assange. Keputusan panel ini pada Jumat (5/2) juga tidak mengubah masalah hukum yang dihadapi Assange. (ama)