Polisi Malaysia Bungkam Kritik Soal PM Najib di Sosial Media

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Malaysia mulai gencar melakukan pengawasan di sosial media, untuk membungkam kritik dan cemoohan terhadap Perdana Menteri Najib Razak.

Diberitakan Reuters, Minggu (7/2), popularitas Najib tengah anjlok karena tuduhan korupsi senilai US$681 juta melalui lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang dipimpinnya.

Najib membantah tuduhan tersebut dan Mahkamah Agung Malaysia menutup penyelidikan kasus itu setelah ditemukan bahwa uang jutaan dolar dalam rekening Najib adalah hadiah dari Arab Saudi dan kebanyakan telah dikembalikan.

Lihat juga: Swiss: PM Malaysia Tak Termasuk Tersangka Korupsi 1MDB

Walau kasus ini telah rampung, namun publik Malaysia masih membicarakannya di media sosial. Kebanyakan mengkritik pemerintahan Najib yang dituduh korup dan mendesak dia mundur.

Kepolisian Malaysia di bawah undang-undang hasutan melakukan pengawasan di media sosial dan memberikan peringatan kepada setiap kritik terhadap Najib.

Salah satunya yang diperingati adalah kartunis Fahmi Reza yang menggambar Najib berwajah badut dengan tulisan "di negara yang penuh korupsi, kita semua adalah penghasut". Gambar Fahmi ramai dibagikan pengguna media sosial di Malaysia.

Beberapa jam setelah gambar itu dirilis, polisi langsung memberikan peringatan pada Fahmi agar semua posting di akunnya "sesuai dengan hukum."

"Elite pemerintahan di negara selalu tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Mereka selalu takut kehilangan takhta," kata Fahmi.

"Namun rakyat telah berubah. Budaya protes dan perlawanan berkembang kuat," lanjut dia.

Lihat juga: Aliran Dana ke Rekening Najib Berasal dari Keluarga Saudi

Fahmi bukan orang pertama yang mendapatkan peringatan akibat posting di media sosial. Polisi Malaysia akan langsung menyebutkan nama dan akun media sosial seseorang di Twitter untuk memperingatkan mereka.

"Tindakan akan diambil bagi seseorang yang menyebarkan informasi palsu," tulisan dalam akun Twitter resmi Polisi Diraja Malaysia yang disertai dengan nama pengkritik pemerintah.

Menurut Juru bicara kepolisian Malaysia, pengawasan di media sosial dilakukan oleh unit siber polisi. Namun dia tidak berkomentar soal peringatan terhadap para pengkritik Najib.

Najib sendiri telah mengambil tindakan keras terhadap para penentangnya yang menurut dia akan menjadi bahan bakar oposisi untuk menggulingkan pemerintahan. Dia sebelumnya memecat wakil perdana menteri yang dikenal kritis, mengganti jaksa agung dan menutup beberapa media serta situs internet.

Lihat juga: PM Malaysia Tanggapi Serius Video Ancaman ISIS

Menteri Komunikasi Malaysia Salleh Said Keruak mengatakan pengawasan media sosial bukanlah pengekangan, tapi hanya penegakan hukum. Tahun lalu menurut dia, hampir 3.000 kasus pelanggaran undang-undang telekomunikasi dan multimedia terjadi di Malaysia.

Lembaga Human Right Watch bulan lalu mengatakan bahwa kondisi HAM Malaysia menurun tajam di tahun 2015, seiring upaya pemerintah merepresi setiap bentuk penghinaan terhadap pemerintah. Laporan ini dibantah pemerintah Najib. (den)