Inggris Akan Larang Boikot Komoditas dari Israel

Jakarta, CNN Indonesia -- Pedoman pengadaan barang pemerintah Inggris yang baru menyatakan bahwa seluruh lembaga yang didanai publik akan dilarang memboikot barang-barang dari Israel. Matthew Hancock, Menteri Kantor Kabinet, akan mengumumkan pedoman baru tersebut saat berkunjung ke Israel.

Dilaporkan The Guardian pada Senin (15/2), pedoman baru tersebut menyatakan bahwa para menteri Inggris menilai pemboikotan pengadaan komoditas dari Israel oleh otoritas publik merupakan hal yang "tidak pantas, di luar sanksi hukum resmi, embargo dan pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintah."

Lihat juga: Pelabelan Produk di Wilayah Pendudukan Buat Israel Cemas

Hancock mengatakan rencana yang pertama kali diumumkan pada Oktober lalu itu dilakukan untuk menghentikan upaya pemboikotan yang kerap terjadi selama ini, yang dikhawatirkan memicu sentimen anti-Semitisme.

Peraturan tersebut akan membuat seluruh otoritas publik Inggris tidak dapat memaksakan boikot atas produk dari negara yang menandatangani perjanjian pengadaan pemerintah dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hukuman untuk melanggar pedoman ini akan sangat berat, menurut pemerintah Inggris.

"Kita harus menantang dan mencegah boikot yang memecah belah ini. Pedoman baru tentang pengadaan barang, dikombinasikan dengan perubahan yang kita buat soal investasi uang pensiun, akan membantu mencegah kebijakan luar negeri lokal merusak, dan bersifat kontraproduktif terhadap keamanan nasional kita," ujar Hancock sebelum berkunjung ke Israel.

Lihat juga: Ratusan Professor Inggris Gelar Aksi Boikot Israel

Komentar Hancock tersebut menyinggung juga soal kebijakan terpisah pemerintah Inggris untuk menghentikan sejumlah organisasi yang didanai publik, yang memboikot perusahaan Israel yang mereka menganggap tidak etis, seperti perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar fosil maupun senjata.

Langkah Hancock tersebut memicu kritik tajam dari Partai Buruh, yang menilai pelarangan boikot ini merupakan pembatasan atas demokrasi dalam negeri dan kebebasan berekspresi.

"Larangan pemerintah ini akan membuat langkah dewan-dewan lokal terhadap politik apartheid Afrika Selatan dinilai melanggar hukum. Para menteri berbicara tentang devolusi, tetapi dalam prakteknya, mereka memaksakan kebijakan partai Konservatif kepada pemerintahan lokal," ujar juru bicara untuk pemimpin partai Buruh Jeremy Corbyn.

Lihat juga: Eropa Akan Labeli Barang dari Daerah Pendudukan Israel

Terdapat sejumlah kasus pemerintah daerah di Inggris memboikot produk-produk dari Israel terkait aksi protes mereka terhadap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Dewan kota Leicester, misalnya, memboikot barang-barang Israel pada 2014.

Pada tahun yang sama, pemerintah Skotlandia menerbitkan peraturan pengadaan untuk sejumlah dewan kota untuk "melarang perdagangan dan investasi dari permukiman ilegal." (stu)