Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Taiwan khawatir dukungan terhadap kedaulatan mereka semakin berkurang, terutama karena langkah China yang mulai mendekati negara-negara yang mengakui Taiwan. Manuver China ini disebut sebagai cara untuk mengganggu pelantikan Presiden Taiwan terpilih Tsai Ing-wen.
Langkah terbaru China yang membuat Taiwan khawatir adalah dimulainya kembali hubungan diplomatik pemerintah Beijing dengan Gambia, negara kecil di Afrika selatan, pekan lalu.
Negara ini pernah mengakui kedaulatan Taiwan dan memutuskan hubungan dengan China. Selain Gambia, beberapa negara Afrika lainnya juga mengakui Taiwan, seperti Burkina Faso, Swaziland, dan Saotome dan Principe.
Tahun 2013, Gambia memutuskan hubungan dengan Taiwan, namun tidak juga memulai kerja sama dengan China. Baru pekan lalu, China dan Gambia secara resmi membuka kembali hubungan diplomatik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biro Keamanan Nasional Taiwan kepada parlemen pada Senin (20/3), melaporkan Gambia adalah salah satu bukti semakin terkikisnya pengakuan kedaulatan mereka. Hal ini terutama karena China menawarkan paket bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengakui Taiwan.
 Tsai Ing-wen terpilih presiden Taiwan dan akan dilantik pada bulan Mei. (Ashley Pon/Getty Images) |
Laporan itu menyebutkan, langkah China di Gambia ini ditengarai untuk"menekan presiden terpilih Taiwan Tsai Ing-wen jelang pidato pelantikannya pada 20 Mei mendatang."
Sebelumnya China memperingatkan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Kendati telah 66 tahun berpisah, namun pemerintah Beijing menganggap Taiwan masih bagian dari wilayah mereka dan akan direbut, dengan paksa jika perlu, suatu saat nanti.
Tsai dalam wawancara dengan media terbesar Taiwan,
China Times, mengatakan bahwa kedua negara harus menunjukkan sikap yang baik sebelum dia dilantik.
"Melalui sikap yang baik, harapannya adalah terbangun dasar-dasar rasa saling percaya," kata Tsai.
Melalui juru bicaranya, Tsai berharap China tidak memanfaatkan Gambia untuk mendiskreditkan Taiwan. Partai Demokrasi Progresif pimpinan Tsai dikenal mendukung pernyataan kemerdekaan Taiwan.
Tsai bersikeras mempertahankan status quo Taiwan tanpa memberikan kebijakan yang jelas.
Hanya ada 22 negara di dunia yang mengakui dan memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sebagian besar negara menganut "kebijakan satu China" termasuk Indonesia. Di Jakarta, Taiwan diwakili oleh kantor dagang, bukan kedutaan besar.
(den/ama)