Gencatan Senjata Yaman Dicanangkan Mulai 10 April

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak yang bertikai di Yaman menyetujui gencatan senjata yang akan dimulai pada 10 April tengah malam dan perundingan perdamaian di Kuwait dimulai sepekan setelahnya.

Sebelumnya, telah dilakukan beberapa upaya untuk menghentikn konflik Yaman, yang melibatkan rival bebebuyutan Iran dan Arab Saudi, namun gagal.

"Ini adalah kesempatan terakhir kita," kata Ould Cheikh Ahmed kepada wartawan di New York, Rabu (23/3). "Perang di Yaman harus segera diakhiri.”

Lihat juga: Serangan Udara AS Tewaskan 50 Anggota Al-Qaidah Yaman

Koalisi yang dipimpin Arab Saudi tahun lalu memulai kampanye militer di Yaman untuk mencegah pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran dan pasukan setia mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, mengambil alih pemerintahan dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Dewan keamanan PBB menyambut baik pengumuman tersebut dan mendesak pihak dalam konflik Yaman untuk "segera mengurangi kekerasan dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan, untuk membuka jalan bagi penghentian permusuhan.”

Ahmed mengatakan bahwa Arab Saudi "berkomitmen penuh untuk memastikan berlangsungnya perundingan dan secara khusus mendukung kami menghentikan permusuhan.”

Ia juga mengungkap perundingan perdamaian berfokus pada lima bidang; penarikan milisi dan kelompok bersenjata;  menyerahkan senjata berat ke negara; pengaturan keamanan interim; restorasi lembaga negara; dan dimulainya kembali dialog politik inklusif.

Menurut data PBB, lebih dari 6.000 orang, setengahnya adalah warga sipil, tewas sejak intervensi militer pimpinan Saudi dimulai di Yaman.

Lihat juga: Pelaku Serangan Brussels Terkait dengan Teror Paris

Kelompok pemerhati HAM, Human Rights Watch (HRW) pada Rabu (23/3) mengatakan bahwa Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara lainnya harus menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi. HRW menilai serangan udara oleh Saudi dan sekutunya melanggar hukum.

Koalisi yang dipimpin Arab Saudi menargetkan warga sipil dengan serangan udara dan beberapa serangan kejahatan terhadap kemanusiaan, menutu sanksi monitor PBB kepada Dewan Keamanan pada Januari lalu.

Sementara itu, al-Qaidah Semenanjung Arab (AQAP) telah memperluas wilayah di negara itu karena pemerintah fokus dengan pemberontakan Houthi. (stu)