AS Kecam Resolusi soal Basis Data Perusahaan di Tepi Barat

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mengecam seruan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk membentuk basis data perusahaan yang beroperasi di wilayah Tepi Barat.

UNHRC didirikan 10 tahun lalu, dan sejak lama dituding AS dan Israel bias terhadap negara Yahudi itu. UNHRC mengadopsi mosi soal basis data perusahaan di Tepi Barat ini pekan lalu, dengan dukungan 32 negara anggota dan 15 negara lainnya, mayoritas negara Eropa, abstain.

Lihat juga: UNHRC Akan Terbitkan Data Perusahaan Israel di Tepi Barat

Langkah ini diambil sekitar enam bulan setelah Uni Eropa mempublikasikan panduan baru yang melabeli produk yang diproduksi di permukiman Israel. Ini pun disebut Israel diskriminatif.

Resolusi baru soal basis data itu diperbarui setiap tahun, dan berada di bawah agenda UNHRC butir tujuh, yang meliputi “situasi hak asasi manusia di Palestina dan teritori lain yang diokupasi.”

“Kami terus dengan tegas menolak agenda tersebut dan resolusi apa pun yang berasal dari hal tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby.

Lihat juga: Hamas Kembali Gencar Bangun Terowongan, Warga Israel Resah

AS menilai pembangunan permukiman oleh Israel menghambat perdamaian Israel-Palestina, namun begitu juga dengan pembentukan basis data ini.

AS saat ini tidak menjadi anggota UNHRC, yang memiliki 47 anggota yang dipilih dalam periode tiga tahunan oleh Majelis Umum PBB.

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967, kemudian mencaplok Yerusalem Timur dan mendeklarasikannya sebagai ibu kota abadi Israel—langkah yang tidak diakui oleh dunia internasional. (stu)