AS Tinjau Laporan Keuangan Terkait Bocoran Panama

Jakarta, CNN Indonesia -- Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah mengkaji laporan sejumlah pengaturan keuangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang melibatkan beberapa politisi dan tokoh masyarakat dunia, berdasarkan dokumen yang berisi 11,5 juta dokumen yang bocor ke publik dari sebuah firma hukum Panama. 

Juru bicara Departemen Kehakiman pada Senin (4/4) mengungkapkan pihaknya akan menentukan apakah bocoran dokumen itu menunjukkan bukti korupsi dan adanya pelanggaran hukum AS lainnya.

"Departemen Kehakiman AS sangat serius menyikapi semua tuduhan kredibel soal korupsi asing tingkat tinggi yang mungkin terkait dengan Amerika Serikat atau sistem keuangan AS," kata Peter Carr, juru bicara divisi kriminal Departemen Kehakiman AS.

Lihat juga: Firma Hukum Panama Sebut Bocoran Dokumen Melanggar Privasi

Sebanyak 11,5 juta dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca yang dibocorkan oleh orang tidak dikenal kepada media Jerman, Suddeutsche Zeitung dan dibagikan kepada International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, serta diselidiki oleh lebih dari 100 grup media.

Peter Bale, kepala ICIJ menyatakan para wartawan dari media yang memperoleh dokumen belum membagikan dokumen itu kepada Departemen Kehakiman AS atau otoritas lainnya.

Departemen Kehakiman AS "bisa membaca apa yang kita publikasikan seperti warga umum," kata Bale kepada Reuters.

Lihat juga: Rusia Sebut Bocoran Panama Hanya untuk Mendiskreditkan Putin

Bocoran dokumen yang sering disebut sebagai "Panama Papers" ini mengungkapkan harta tersembunyi dan beberapa investasi yang tak diketahui sebelumnya dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk teman terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, keluarga Perdana Menteri Inggris, Islandia dan Pakistan, dan Presiden Ukraina.

Meskipun bukan merupakan pelanggaran untuk berinvestasi di luar negeri, namun bocoran dokumen ini menyiratkan modus pengemplangan pajak dan pencucian uang.

Menyusul bocornya dokumen ini, Gedung Putih menyatakan pada Senin (4/4) bahwa Amerika Serikat menghargai transparansi yang lebih besar dalam transaksi keuangan internasional, tetapi tidak memberikan komentar khusus tentang sejumlah tuduhan terkait dokumen itu.

Lihat juga: Bocoran Panama, Ribuan Demonstran Desak PM Islandia Mundur

"Terlepas dari kurangnya transparansi di banyak transaksi [dalam dokumen ini], terdapat para penyidik, baik di Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman yang dapat memeriksa transaksi ini," kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.

Earnest menyatakan para penyidik AS dapat menentukan apakah transaksi keuangan yang diungkapkan dalam bocoran dokumen itu melanggar salah satu sanksi AS atau hukum AS lainnya. (ama)