Jelang KTT G20, China Minta Daftar Terduga Teroris

Jakarta, CNN Indonesia -- China meminta negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT G20 tahun ini untuk menyediakan daftar kelompok teror dan terduga teroris yang mungkin menargetkan pertemuan tersebut.

G20 yang akan diselenggarakan di Hangzhou pada awal September ini akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara besar.

"Kami menghadapi tugas berat dalam memerangi terorisme, dan kami berharap negara-negara peserta akan bekerja sama dengan kebijakan China untuk menjamin keamanan pertemuan skala besar seperti ini," Hou Le, seorang pejabat senior kontraterorisme China, kepada China Daily.

Lihat juga: China Jadi Target Terbesar dari Firma Hukum Panama

Surat kabar itu menambahkan bahwa China meminta polisi untuk menyerahkan daftar kelompok atau tersangka terori yang mungkin menjadi ancaman keamanan atau menargetkan seorang pemimpin negara dalam pertemuan itu.

"Penilaian risiko untuk menghadapi kemungkinan serangan juga kami terima," katanya menambahkan.

China mengklaim menghadapi ancaman serius dari sejumlah kelompok seperti Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM), yang beroperasi di wilayah Xinjiang, wilayah yang mayoritas penduduknya adalah warga Muslim Uighur. Sederet aksi kekerasan di wilayah itu menyebabkan ratusan orang tewas dalam beberapa tahun terakhir.

Lihat juga: China Bangun Mercusuar di Laut China Selatan

Namun, sejumlah kelompok pemerhati HAM menilai China tidak pernah memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ETIM merupakan kelompok yang terorganisir dan mampu meluncurkan serangan teror.

Sementara, Hou menyatakan kepada China Daily bahwa negara ini "menghadapi ancaman teroris yang nyata."

China Daily, mengutip pejabat kementerian keamanan publik, menyatakan bahwa ETIM melatih anggotanya di Suriah atau Afghanistan. Anggota kelompok ini kembali ke China untuk memulai serangan.

China sendiri berupaya menjalin kerjasama kontraterorisme dengan negara-negara Barat. Namun, Barat enggan melakukannya untuk menghindari terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Undang-undang kontraterorisme China baru yang diterapkan sejak tahun lalu menyebabkan kegelisahan di sejumlah wilayah bagian Barat karena memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk menahan siapa saja yang dirasa memberikan ancaman.

Sejumlah kelompok HAM dan aktivis di pengasingan menyatakan aksi kekerasan di Xinjiang bukan berasal dari kelompok militan, melainkan dari kontrol ketat pemerintah China yang sering tidak memberikan toleransi bagi agama dan budaya mereka. China dengan tegas membantah menyalahgunakan hak asasi manusia di Xinjiang. (ama/stu)