Ramai Isu Gulingkan Najib, ke Mana Malaysia akan Dibawa?

Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Tak peduli lawan dan kawan, rakyat Malaysia mengatur langkah bersama untuk menurunkan sang Perdana Menteri, Najib Razak. Para penentang Mahathir Mohamad kini bahkan berjalan bersama orang yang pernah mereka sebut sebagai diktator itu di bawah satu bendera: Deklarasi Rakyat.

Namun, jika memang mereka akhirnya sampai ke tujuan, tak ada yang berani memetakan bagaimana langkah selanjutnya jika Najib berhasil digulingkan, termasuk Hishamuddin Rais, salah satu aktivis Malaysia yang dahulu paling getol menyerukan protes terhadap Mahathir.

Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai keputusannya untuk membubuhkan tanda tangan dalam Deklarasi Rakyat gagasan sang mantan PM untuk menggulingkan Najib, ia pun mengaku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Pilihan Redaksi Anwar Ibrahim Dukung Mahathir Mohamad Desak PM Malaysia Turun Mahathir Pimpin Aliansi Multi-Partai Desak PM Malaysia Mundur Mahathir dan Anwar Satu Ide soal Lengserkan PM Malaysia Mahathir Galang Dukungan Rakyat untuk Lengserkan PM Malaysia PM Malaysia Habiskan Jutaan Dolar untuk Barang Mewah Demi Singkirkan Najib, Oposisi Malaysia Rela Bersama Mahathir

"Saya sebenarnya tidak ada jawaban mengenai bagaimana sesudah Najib. Dari teori politiknya, sesuatu yang bergerak akan memengaruhi yang lainnya untuk bergerak. Jikalau Najib bergerak mengosongkan kursi, akan berlaku percaturan baru dan dinamika ini saya tidak tahu akan bagaimana," ujar Hisham saat berbincang dengan CNN Indonesia.com di daerah Brickfields, Malaysia, awal April lalu.

Putri dari Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, pun mendeteksi tanda-tanda bahaya lanjutan jika Najib turun dan penggantinya hanya mewarisi sistem politik yang ada. Pasalnya, merujuk pada konstitusi Malaysia, jika sesuatu terjadi pada seorang PM, maka yang menggantikan adalah wakilnya atau dari partai berkuasa.

"Itu yang bahaya karena jika Najib turun, siapa yang akan mengganti? Zahid (Hamidi, Wakil PM Malaysia)? Aduh, akan berlaku sistem yang sama, akan terus menerus. Cara-caranya pun tidak memberi harapan. Muhyidin [Yasin, mantan Wakil Presiden partai berkuasa, UMNO]? Ya mungkin, tapi semuanya bersyarat kepada kesungguhan melaksanakan reformasi," tutur Izzah kepada CNN Indonesia.com.

Jika menilik para kader dari partai berkuasa, Mahathir Mohamad sendiri pesimistis. Menurutnya, tak ada kader yang mumpuni karena Najib selalu melarang politisi muda berbakat untuk masuk dalam jajaran UMNO.

"Tidak terlihat banyak bakat dalam UMNO karena sejak beberapa tahun UMNO tidak membenarkan siapapun yang berbakat, yang memiliki pengetahuan dan cakap, mengikuti partai. Mereka tidak diperbolehkan masuk jadi ahli partai. Dengan itu, sekarang ini UMNO mengalami ketandusan pemimpin yang berkaliber," kata Mahathir kepada CNN Indonesia.com.

Contoh BJ Habibie

Namun, satu hal yang pasti menurut Izzah, siapapun pengganti sementara Najib, harus menyiapkan langkah menuju reformasi sistem demokrasi. Ia mengambil contoh dari mantan Presiden Indonesia ketika Soeharto berhasil dilengserkan, BJ Habibie.

"Saya selalu ambil inspirasi dari Eyang Habibie karena dia dalam masa 120 hari itu, sudah melaksanakan blueprints untuk reformasi. Reformasi dari segi undang-undang, apa yang harus dilaksanakan dan diloloskan di DPR. Itu harus jelas. Saya sudah siapkan karena jika sudah jelas, tiang-tiang demokrasi itu akan terlaksana," papar Izzah.

Senada dengan Izzah, pemimpin gerakan rakyat Bersih, Maria Chin, juga hanya menekankan bahwa pemimpin selanjutnya harus paham betul tuntutan rakyat saat menggulingkan Najib.

Pemimpin gerakan rakyat Bersih, Maria Chin (kiri), menekankan bahwa pemimpin selanjutnya harus paham betul tuntutan rakyat saat menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak. (Reuters/Edgar Su)

Maria berkata, "Saya sudah menjelaskan bahwa kepemimpinan baru yang naik harus dari UMNO yang tidak di pihak Najib, atau kombinasi dari partai politik dan oposisi. Namun, siapapun yang berkuasa, mereka tahu bahwa mereka harus melakukan agenda reformasi. Sistem politik di Malaysia juga harus direformasi."

Hisham sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Komitmen pengganti tersebut selama masa transisi yang kini dianggap penting.

"Siapapun yang akan mengambil alih kuasa sementara selama 18 bulan, harus dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi, pertama tentu pemilu yang adil dan bersih sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan, setelah itu susun reformasi institusional. Ingat, pemimpin sebelumnya diminta mundur karena apa, rakyat masih marah dan kami akan terus memantau," kata Hisham.

Pengamat dari International Islamic University Malaysia, Maszlee Malik, juga enggan berkomentar banyak. Namun, jika nantinya diadakan pemilihan umum, pasti oposisi akan mengatur langkah dengan baik.

"Jika lewat pemilu pastinya oposisi akan sudah punya rencana yang lebih tersusun," kata Maszlee kepada CNN Indonesia.com.

Malaysia berdemokrasi

Izzah memang mengakui bahwa jika Najib turun, ia sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Meskipun enggan menjabarkan lebih lanjut, Izzah mengatakan bahwa pemetaan langkah itu akan membawa Malaysia menuju demokrasi yang utuh.

"Saya sudah siapkan langkah reformasi karena jika sudah jelas, tiang-tiang demokrasi itu akan terlaksana. Maka, jika Mahathir atau Muhyidin tidak setuju, jangan kacaukan kami. Jika mau bersama, harus setuju dengan langkah-langkah utama ini," katanya.

Menurut pakar politik internasional kajian Asia Tenggara dari LIPI, Adriana Elisabeth, strategi-strategi yang disusun oleh partai politik oposisi bisa saja berhasil jika dapat menggaet simpati publik.

"Kualitas dari parpol itu dinilai dari cara mereka memajukan demokrasi, bagaimana mengangkat dan mengatasi isu yang ada. Yang penting adalah bagaimana mereka mengangkat isu demokrasi karena itu menjadi ikon dalam dunia sekarang dan Malaysia sudah lama diprotes karena itu," tutur Adriana.

Kendati demikian, Malaysia juga dapat maju meskipun UMNO masih memimpin. Peneliti politik internasional kajian Asia Tenggara dari LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa jika UMNO ingin bertahan, partai besar itu harus menyiapkan strategi baru.

"Mereka harus menyiapkan pengganti yang pro-demokrasi. Harus menunjukkan gestur menuju politik yang lebih terbuka, bahkan kalau bisa kasus-kasus korupsi diselesaikan. Harus ada indikasi ke arah demokrasi. Jika tidak, UMNO tidak dapat dipertahankan," katanya.

Adriana sendiri belum menemukan sosok pro-demokrasi yang diidolakan dan dapat memimpin masyarakat Malaysia. Namun, ia yakin sosok pemimpin itu bisa dibentuk.

"Pemimpin bisa dibentuk. Harusnya ada. Negara sebesar Malaysia tidak mungkin tidak punya. Namun yang penting, harus ada program politik yang demokratis karena sekali lagi demokrasi adalah icon di tengah masyarakat sekarang dan Malaysia mendapat kritikan karena itu," katanya. (den)