LAPORAN DARI MALAYSIA

Demi Singkirkan Najib, Oposisi Malaysia Rela bersama Mahathir

Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Senin, 25 Apr 2016 09:44 WIB
Nama-nama oposisi yang dulu lantang menentang pemerintahan Mahathir Mohamad, kini bersatu bersama sang mantan perdana menteri demi singkirkan Najib Razak.
Kampanye BERSIH digelar tahun lalu dan menyerukan Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur. (Reuters/Olivia Harris)
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Nurul Izzah. Ayahnya pernah dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri dan dipenjara di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad.

Hishamuddin Rais. Aktivis ini pernah meringkuk di balik jeruji besi karena mengkritik pemerintahan Malaysia saat masih dipimpin oleh Mahathir Mohamad.

Maria Chin. Suaminya pernah ditahan lantaran terlalu lantang menyuarakan protes terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun kini, nama-nama itu bersanding bersama Mahathir Mohamad dalam satu Deklarasi Rakyat gagasan sang mantan Perdana Menteri yang penggalannya berbunyi, "Kami menyerukan kepada semua rakyat Malaysia, tidak peduli kaum, agama, politik, kepercayaan atau partai, tua atau muda, marilah bersama-sama kami selamatkan Malaysia daripada Kerajaan yang dipimpin Dato Seri Najib."

Banyak bibir mencibir, tak sedikit dahi mengernyit. Namun mereka memiliki alasan tersendiri yang benang merahnya hanya satu, yaitu menyingkirkan Najib Razak dari pucuk kepemimpinan Malaysia, kursi perdana menteri.

Isu korupsi besar-besaran yang terus mengguncang ditambah dengan kuasa penuh Najib untuk membungkam semua oposisi membuat rakyat gerah. Partai penguasa yang diketuai oleh Najib, UMNO, kian mencengkeram rakyat dan pemerintah.

Di dalam benak Nurul, Hisham, dan Maria masih terekam betul "kebejatan" Mahathir saat memimpin. Namun, kebejatan Najib tak dapat ditoleransi lagi.

"Malaysia sedang dalam krisis," demikian ucapan yang keluar dari mulut mereka ketika ditemui secara terpisah oleh CNN Indonesia.com di Malaysia pada dua pekan lalu.

Untuk bangkit dari krisis, mereka bersepaham bahwa rakyat Malaysia, tanpa pandang bulu, harus bergerak bersama di bawah satu bendera perjuangan bersama. Mahathir memang bukan orang suci, tapi ia dianggap masih memiliki pengikut besar di berbagai daerah kunci.

"Tun Mahathir bukan orang suci. Dia seorang diktator. Namun bagi saya, kita harus dukung. Harus berlapang dada. Yang kita anjurkan, mengajak, dan membujuk semua pihak supaya bersatu. Najib sudah buat posisinya kokoh, jadi tidak boleh banyak front. Harus bertumpu pada satu front," ujar Nurul.

United front untuk turunkan Najib

Ketika ditemui di daerah Brickfields, Kuala Lumpur, Hisham pun menyuarakan hal senada. Menurutnya, penyatuan kekuatan ini merupakan sistem united front yang sudah lama diterapkan oleh para leluhur bangsa beberapa negara.

Dalam konsep ini, ada kontradiksi besar dan kecil. Pada kontradiksi kecil dalam satu wilayah, beberapa pihak memang berseteru. Namun, ketika ada serangan dari wilayah luar, mereka menyatukan kekuatan untuk bertempur melawan.

"Bukannya saya tidak paham siapa Mahathir Mohamad. Bukan saya tidak tahu apa kejahatan yang telah dilakukannya. Namun bagi saya, misalnya jika besok pagi Malaysia diserang oleh Indonesia atau Singapura, saya akan bersama Najib," kata Hisham dengan setengah berteriak dan memukulkan kepalan tangannya beberapa kali ke meja.

Hisham kemudian menegaskan kembali bahwa konsep ini bukanlah sesuatu yang janggal di tengah situasi seperti Malaysia. Konsep tersebut tak terasa ganjil karena saat ini dunia sudah memasuki era pasca-modern, di mana semua orang bebas mengeluarkan pandangan.

Di masa seperti itu, kata Hisham, manusia memang lebih demokratis, tapi perbedaan pandangan juga kerap terjadi. Hisham pun mengaku tak ambil pusing jika ada orang-orang yang melontarkan anggapan miring terhadapnya.

Namun, perdebatan tersebut justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai sistem dari Deklarasi Rakyat itu yang kemudian menyuntikkan ide-ide segar ke dalam tuntutan mereka.

Menurut Maria, draf awal deklarasi yang digagas Mahathir tersebut tak mencakup tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi institusional dari badan-badan pemerintahan di Malaysia.

Institusi di Malaysia sendiri, menurut Maria, sekarang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tak dapat mengguncang posisi Najib. Tak hanya itu, ia mengatakan media massa pun dibungkam sehingga tak dapat memberitakan skandal sang Perdana Menteri dengan leluasa.

Mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad hadir dalam kampanye BERSIH yang menyerukan Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur. (Reuters/Olivia Harris)
"Tanpa reformasi tersebut, Malaysia akan tetap sama saja. Hanya Najib saja turun, tapi sistemnya semua sama. Maka kami usulkan untuk memasukkan agenda reformasi institusional dalam deklarasi tersebut," ucap Maria kepada CNN Indonesia.com.

Tak hanya Maria dan Hisham, beberapa kelompok masyarakat lain, termasuk anggota partai politik, turut memasukkan usulan amandemennya dalam pernyataan Deklarasi Rakyat yang akhirnya menelurkan 37 butir pernyataan bersama.

"Setelah berdiskusi, akhirnya kami berempat dari warga sipil, Ambiga Sreenevasan (bekas pemimpin Bersih), Maria Chin (pemimpin Bersih), dan Chintya, berbincang dan akhirnya kami setuju untuk menandatangani Deklarasi Rakyat pada 4 Maret lalu," tutur Hisham.

Kekuatan Deklarasi Rakyat

Dari keseluruhan isi Deklarasi Rakyat tersebut, Hisham beranggapan bahwa tuntutan utama terangkum dalam poin 34-36. Pada poin 37, deklarasi ini menjabarkan bahwa Malaysia kini memiliki citra buruk karena negara menghalangi kebebasan berpendapat hingga siapapun dapat ditahan tanpa pembelaan.

Di poin selanjutnya, deklarasi tersebut menekankan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah sehingga rakyat tak dapat bersuara ketika mereka merasa pemimpinnya berlaku tak sesuai aturan.

"Hak asasi yang termaktub dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak lagi bermakna apa-apa," demikian bunyi kutipan poin 35 dari Deklarasi Rakyat.

Sementara itu, inti tuntutan Deklarasi tersebut terangkum dalam poin 36 yang berbunyi, "0leh kerana sebab-sebab ini, kami rakyat Malaysia seperti yang tertera bersetuju dan menyokong penyingkiran Dato' Sri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia menerusi saluran yang aman dan mengikut undang-undang yang dibenarkan; menyingkiran semua mereka yang bersekongkol dengannya; penghapusan semua undang-undang dan perjanjian baru yang jelas melanggar hak asasi yang termaktub di bawah Persekutuan Bangsa-Bangsa dan melemahkan polisi terpilih, dan pemulihan integritas institusi yang telah dilemahkan, seperti polisi, SPRM, Bank Negara, dan PAC."

Di akhir deklarasi tersebut, masyarakat yang menandatangani mengajak rakyat lainnya untuk membubuhkan tanda tangan demi mencapai target 1 juta pada Desember 2016. Setelah itu, Deklarasi Rakyat ini akan dipersembahkan kepada Raja Malaysia yang mungkin saja bertindak jika melihat warganya tak lagi menerima pemimpinnya.

Hingga kini, menurut perkiraan Maria Chin, sudah ada sekitar 500 ribu tanda tangan yang terhimpun. Meskipun masih banyak tanda tanya dalam benak masyarakat, Maria dan Hisham tak patah arang untuk menjelaskan mengenai konsep united front dalam setiap 'Townhall Meeting' mingguan di berbagai pelosok Malaysia.

Namun sementara itu, pemerintah juga mulai mengatur langkah agar tak kalah. Nurul mengatakan bahwa langkah antisipasi pertama sudah dilakukan saat ayahnya, Anwar Ibrahim, kembali dijebloskan ke tahanan atas tuduhan kasus sodomi.

"Saat kita berbicara sekarang ini, 54 pelayan publik ditukar-tukar posisinya karena berpotensi membeberkan informasi. Saya sendiri akan dipenjara sembilan bulan Mei nanti. Mereka tahu, jika kami bersatu pasti kuat," kata Hisham.

Kendati demikian, Hisham, Maria, dan Nurul sangat yakin bahwa amarah masyarakat kali ini sudah tak terbendung.

"Dalam situasi sekarang, jika ada pemilu yang adil dan bebas besok, mereka akan kalah. Melayu di bawah Mahathir, lalu ada kami. Ini harus dikawinkan. Menurut perkiraan, hanya tiga persen orang Mahathir datang dengan kami, kami akan menyapu bersih pemilu. Teorinya seperti itu, tapi mereka akan memanipulasi pemilu juga, jadi ya…" tutur Hisham.

Jika mengukur panas hati masyarakat, Hisham yakin akan ada elite politik yang terdesak dan tak berani lagi bergerak.

"Dalam setiap sejarah pergerakan, bukan demonstrasi yang akhirnya menurunkan pemimpin. Lihat yang terjadi di Indonesia, Wiranto tertekan dan dia tak melakukan perintah Soeharto. Lihat yang terjadi di Filipina saat zaman Marcos. Saya yakin akan ada elite yang tertekan. Saat itulah ada kejatuhan," katanya.

Setelah itu, Hisham pun tak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Ia mengatakan bahwa biasanya akan terjadi perebutan kuasa antar-oposisi yang menjatuhkan.

"Siapapun yang akan mengambil alih kuasa sementara selama 18 bulan, harus dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi, pertama tentu pemilu yang adil dan bersih sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan, setelah itu susun reformasi institusional. Ingat, pemimpin sebelumnya diminta mundur karena apa, rakyat masih marah dan kami akan terus memantau," kata Hisham.

Menurut pengamat dari International Islamic University Malaysia, Maszlee Malik, Deklarasi Rakyat ini tidak cukup kuat momentumnya. Namun, Deklarasi Rakyat ini dapat membuka mata UMNO untuk melihat keterpurukan partainya.

"Situasi ini memberikan kelebihan kepada oposisi untuk menghadapi Pemilu selanjutnya jika Najib masih berkuasa," katanya. (stu)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER