Mengurai Akar Masalah Anak Buah Kapal di Luar Negeri

Hanna Azarya Samosir, CNN Indonesia | Senin, 01/08/2016 19:38 WIB
Mengurai Akar Masalah Anak Buah Kapal di Luar Negeri Ilustrasi kapal penangkap ikan (Getty Images/Christopher Furlong)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dengan mimpi memperbaiki nasib, anak buah kapal asal Indonesia rela melaut namun justru ternyata bernasib tragis. Penyiksaan, gaji tak dibayar, bahkan hingga hilang nyawa di atas kapal seakan sudah menjadi hal biasa jika berbicara tentang ABK, terutama yang bekerja di luar negeri.

Merujuk pada data Kementerian Luar Negeri RI, terdapat 200 ribu masalah ABK di luar negeri. Penanganan masalah mereka diakui sangat sulit karena akarnya tak kunjung terselesaikan.

Sudah banyak mulut berteriak, tak sedikit pihak memberontak. Namun, hanya sedikit yang dapat bertindak. Pasalnya, akar masalah terletak pada regulasi dan penegakan hukum.


Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal, ada tiga akar masalah dari perlindungan ABK, yakni regulasi nasional, regulasi internasional, dan penegakan hukum.

“Jika ketiga masalah ini tidak diselesaikan, maka semua permasalahan ABK tidak akan pernah selesai,” ujar Iqbal dalam diskusi di Bandung, Senin (1/8).

Regulasi nasional sendiri sebenarnya berakar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

“Tentu perlu UU itu direvisi atau disempurnakan, itu ya dan mendesak karena banyak sekali isi dari UU tersebut yang tak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya bagaimana memberikan porsi perlindungan buruh migran Indonesia atau TKI,” ujar Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono.

Menurut Teguh, akar masalah ini memiliki banyak cabang. Namun, ada beberapa cabang yang sangat krusial untuk dicermati agar ABK dapat terlindungi. Salah satunya adalah isi UU hanya berfokus pada hal-hal teknis, bukan konseptual.

“Contoh, kita tidak usah atur pelaksana penempatan harus punya a,b,c,d, harus ini, itu, detail. Itu nanti bisa diatur peraturan yang lebih teknis, sementara yang diatur dalam UU itu hal pokok, seperti siapa yang harus mengawasi, siapa yang harus membina,” tutur Teguh.

Hal ini pun diamini oleh Iqbal. Menurutnya, ada banyak tumpang tindih kewenangan dan regulasi antar instansi yang kerap kali berujung pada terbengkalainya satu kasus.

“Misalnya, BNP2TKI menetapkan bahwa rekrutmen harus melalui mereka, ada syarat untuk memiliki KTKLN [Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri]. Lalu, ada juga peraturan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang itu. Mereka akhirnya rebutan, tapi ketika ada masalah, kabur. Belum lagi sekarang ada Kementerian Kelautan Perikanan,” tutur Iqbal.

Salah satu masalah lain dari tak ajeknya pengaturan kewenangan ini adalah merajalelanya praktik-praktik perekrutan ABK secara ilegal. Teguh bersama timnya sendiri menjadi saksi bagaimana para perekrut ilegal bergerak di berbagai pelosok.

“Kami lihat sendiri bagaimana perekrut di Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Indramayu, mereka hanya mengajak warga sekitar yang tidak punya pekerjaan untuk ikut jadi ABK. Mereka tidak punya keahlian di bidang kelautan. Tidak heran waktu sudah di kapal, mereka tidak bisa bekerja, kapten marah, mereka disiksa,” papar Teguh.

Teguh mengatakan bahwa sebenarnya aparat setempat sudah mengetahui praktik-praktik ini, tapi tidak ada yang bertindak. Pasalnya, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kewenangan penindakan kasus ini.

“Kepolisian tidak diberikan instruksi jelas, apakah ini kewenangan mereka, BNP2TKI, atau Kementerian Tenaga Kerja, misalnya. Kebingunan ini yang harus segera diselesaikan agar semua bisa dicegah sejak awal,” kata Teguh.

Namun sementara proses revisi masih terus dilanjutkan, isi UU Nomor 39 lainnya harus terus dioptimalkan. Teguh mengakui bahwa selama ini, masih ada pasal-pasal dalam UU tersebut yang belum dioptimalkan, salah satunya poin 28.

Amanat pasal tersebut mengatakan bahwa profesi sebagai pelaut termasuk dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang perlu pengaturan secara khusus.

“Hingga saat ini, peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penempatan pelaut belum ada sehingga ada kekosongan hukum/regulasi dan kekacauan perlindungan. Pasal ini harus segera diterapkan agar selama masa pembicaraan revisi, ABK dapat dilindungi,” ucap Teguh.

Belum selesai masalah ini, regulasi internasional juga masih menjadi isu penting yang kerap kali membuat upaya perlindungan ABK di luar negeri terhambat. “Ada beberapa rezim yang menerapkan konvensi berbeda. Ada IMO [International Maritime Organization], ILO [International Labour Organization], bahkan sekarang ada MLC [Maritime Labour Convention]. Semuanya memiliki dasar berbeda, sehingga membingungkan,” tutur Iqbal.

Pada akhirnya, semua masalah itu bermuara pada sulitnya penegakan hukum. “Hukum mana yang harus ditegakkan, mau ikut aturan mana, itu semua membingungkan. Perlu ada kesepakatan bersama,” kata Iqbal. (ama)