Sebanyak empat orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam ledakan yang terjadi beberapa hari setelah referendum yang meloloskan rancangan konstitusi yang diusulkan oleh pemerintah junta militer.
Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Meski begitu, pemerintah telah mengesampingkan adanya campur tangan kelompok teroris internasional, melainkan aksi sabotase kelompok lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Parlemen Thailand memberi wewenang absolut kepada pemerintah militer untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan guna melindungi publik dan menahan seseorang hingga tujuh hari tanpa perintah pengadilan.
“Mereka dikirim ke beberapa kamp militer,” tambah Winthai, yang tidak memberi detail berapa jumlah pasti orang yang ditahan. “Belum ada yang dijadikan tersangka sejauh ini.”
Pada Ahad kemarin, wakil kepala kepolisian nasional Thailand mengatakan bahwa serangan dilakukan oleh satu kelompok dan dikoordinasi oleh satu orang.
Sementara akhir pekan lalu, polisi menjinakkan setidaknya lima perangkat ledakan yang gagal diledakkan.
Tiga bom dijinakkan di provinsi mayoritas Muslim, Yala, pada Minggu, namun tidak ada yang terluka.
“Ini jelas bukan perpanjangan dari pemberontakan di selatan,” kata Prawit Wongsuwan, menteri pertahanan Thailand pada Ahad. “Tapi bisa saja mereka dikontrak dari sana.”
Selama lebih dari satu dekade, Thailand terpecah menjadi dua kelompok besar; loyalis mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan kelompok militer yang pro keluarga kerajaan.
Referendum pekan lalu diklaim pemerintah junta akan menciptakan stabilitas di Thailand, serta melancarkan proses menuju pemilu yang akan dilangsungkan tahun depan. (stu)