Gedung Putih Berharap Trump Lanjutkan Berbagai Perjanjian AS
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Selasa, 15 Nov 2016 17:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketika Donald Trump dikabarkan terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum lalu, banyak pihak langsung mempertanyakan keberlangsungan berbagai perjanjian yang sudah disepakati oleh pemerintahan Amerika Serikat di tangan sang taipan asal New York tersebut.
Pasalnya, dalam beberapa kampanyenya, Trump kerap mengancam akan mengeluarkan AS dari NATO, juga menganggap kesepakatan Kerja Sama Trans Pasifik (TPP) sebagai produk perjanjian perdagangan bebas yang cacat.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice, mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, perjanjian pertahanan seperti NATO mungkin masih dapat diselamatkan, tapi TPP di ambang kegagalan.
Dalam perbincangan dengan AFP sekitar lima pekan sebelum pemilu, Rice mengaku yakin Trump akan memahami beban AS sebagai negara adidaya dalam perjanjian yang sudah diteken dengan rekan dan sekutu mereka.
"Beban dari kantor ini, beban dari kepemimpinan global Amerika, dan kewajiban yang terikat padanya, juga sejarah yang ada, kepentingan yang mengikat, membuat sekutu dan rekan kami yakin Amerika Serikat akan memegang teguh janjinya," tutur Rice.
Namun, keadaan bisa berbeda jika berbicara masalah perjanjian yang belum disepakati oleh AS, seperti TPP. Seperti dilansir Reuters, perjanjian perdagangan bebas bersama 12 negara ini merupakan salah satu strategi AS untuk mengisolasi China.
Pemerintahan Obama mengatakan bahwa perjanjian TPP itu tak dapat disetujui oleh Kongres di sisa masa jabatannya. Menurut Gedung Putih, perjanjian itu akan menjadi kewenangan dari pemerintahan AS selanjutnya yang akan dilantik pada Januari mendatang.
Melihat komentar Trump dalam kampanyenya selama ini, Rice mengakui bahwa TPP terancam batal. Pasalnya, dibutuhkan kesepakatan dari setidaknya enam negara yang mencapai 85 persen dari total GDP 12 negara penggagas TPP. AS sendiri memegang 60 persen dari total GDP tersebut.
Namun, Rice kembali mengingatkan bahwa jika TPP dibatalkan, AS secara tidak langsung akan memberikan ruang bagi China untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, salah satu poros prioritas pemerintahan Obama.
Sementara itu, China mulai memasarkan kembali gagasan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) yang mereka canangkan bersama 10 negara anggota ASEAN. Media China, China Daily, bahkan memberitakan bahwa Beijing mengimbau Washington untuk mempertimbangkan untuk ikut serta dalam RCEP.
"Pemerintahan selanjutnya harus menyadari bahwa perjanjian RCEP yang lebih inklusif akan menjadi kendaraan yang lebih efisien untuk kepentingan AS," tulis China Daily.
Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN pun mulai mendesak agar RCEP segera disepakati di tengah kegentingan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kawasan belakangan ini. (has/has)
Pasalnya, dalam beberapa kampanyenya, Trump kerap mengancam akan mengeluarkan AS dari NATO, juga menganggap kesepakatan Kerja Sama Trans Pasifik (TPP) sebagai produk perjanjian perdagangan bebas yang cacat.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice, mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, perjanjian pertahanan seperti NATO mungkin masih dapat diselamatkan, tapi TPP di ambang kegagalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, keadaan bisa berbeda jika berbicara masalah perjanjian yang belum disepakati oleh AS, seperti TPP. Seperti dilansir Reuters, perjanjian perdagangan bebas bersama 12 negara ini merupakan salah satu strategi AS untuk mengisolasi China.
Pemerintahan Obama mengatakan bahwa perjanjian TPP itu tak dapat disetujui oleh Kongres di sisa masa jabatannya. Menurut Gedung Putih, perjanjian itu akan menjadi kewenangan dari pemerintahan AS selanjutnya yang akan dilantik pada Januari mendatang.
Melihat komentar Trump dalam kampanyenya selama ini, Rice mengakui bahwa TPP terancam batal. Pasalnya, dibutuhkan kesepakatan dari setidaknya enam negara yang mencapai 85 persen dari total GDP 12 negara penggagas TPP. AS sendiri memegang 60 persen dari total GDP tersebut.
Namun, Rice kembali mengingatkan bahwa jika TPP dibatalkan, AS secara tidak langsung akan memberikan ruang bagi China untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, salah satu poros prioritas pemerintahan Obama.
Sementara itu, China mulai memasarkan kembali gagasan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) yang mereka canangkan bersama 10 negara anggota ASEAN. Media China, China Daily, bahkan memberitakan bahwa Beijing mengimbau Washington untuk mempertimbangkan untuk ikut serta dalam RCEP.
"Pemerintahan selanjutnya harus menyadari bahwa perjanjian RCEP yang lebih inklusif akan menjadi kendaraan yang lebih efisien untuk kepentingan AS," tulis China Daily.
Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN pun mulai mendesak agar RCEP segera disepakati di tengah kegentingan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kawasan belakangan ini. (has/has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK