Sejak mengantikan posisi Rousseff pada Mei lalu, Temer dihadapkan dengan skandal politik tingkat tinggi yang berbuntut tudingan bahwa ia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk membantu salah satu menteri di kabinet pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan dari partai politik dan gerakan sosial juga memprotes usulan pemerintahan Temer yang berencana memotong anggaran belanja negara demi mengendalikan defisit. Warga khawatir pemangkasan anggaran ini dapat berujung pada pengurangan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Brasil.
Berbagai politisi oposisi pemerintah di parlemen tengah mengusulkan pemakzulan bagi Temer dalam rapat Kongres Brasil.
Sementara itu, Temer menampik segala tuduhan yang dilayangkan warga kepada dirinya. Skandal ini dinilai dapat menjegal rencananya terkait penghematan anggaran negara, yang selama ini ia serukan dalam upaya melepaskan negara Amerika Latin itu dari resesi ekonomi.
Temer merupakan wakil Rousseff saat menjabat sebagai Presiden Brasil sejak 2011 lalu. Ia kemudian dipilih untuk menggantikan posisi Rousseff yang jabatannya telah ditangguhkan akibat terjerat kasus korupsi pada Mei lalu.
Banyak pendapat yang mengkritik cara Temer berkuasa. Menurut sebagian warga, Temer yang dinilai hanya menggantikan status Rousseff tidak bisa melakukan perubahan mendasar pada program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.
"Saya berunjuk rasa di sini untuk melawan akar masalah yang sedang dihadapi Brasil saat ini, yaitu pemakzulan tanpa sebab dan tidak berdasar," ungkap Edva Aguilar, salah satu demonstran yang menolak pemakzulan Rousseff. Ia berharap politikus Partai Pekerja itu bisa kembali menjabat sebagai Presiden.
Pemakzulan Rousseff oleh parlemen Brasil berlangsung pada akhir Agustus 2016 berdasarkan hasil pemungutan suara di Senat, dengan hasil 61-20 suara, menurut laporan Reuters.
Hasil ini menunjukkan para anggota Senat memilih agar Rousseff menjalani hukuman atas praktik penggunaan uang ilegal dari sejumlah bank negara untuk meningkatkan belanja publik.
Korupsi memang sedang menghantui pemerintahan Brasil. Tahun ini, puluhan pebisnis serta politikus negara itu ditahan dan didakwa atas berbagai tindakan korupsi.
Kongres Brasil sedang mempertimbangkan RUU anti-korupsi, namun, sebagian warga merasa khawatir rancangan peraturan ini memungkinkan adanya pengampunan bagi politikus yang melakukan korupsi di masa lalu.
Lantaran kontroversi RUU ini kian memburuk, melalui pernyataan persnya pada Minggu kemarin, Temer menyatakan tidak akan membiarkan adanya pengampunan bagi para pelaku praktik korupsi.
(ama)