Tak Akur dengan Duterte, Wapres Filipina Lepas Posisi Kabinet
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Senin, 05 Des 2016 16:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Filipina Leni Robredo melepaskan posisinya sebagai Menteri Perumahan di kabinet, lantaran terdapat "perbedaan utama" antara dirinya dengan Presiden Rodrigo Duterte. Robredo juga mengungkapkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menggesernya dari jabatan orang nomor dua terpenting di Filipina.
Menolak mundur sebagai wakil presiden, Robredo memutuskan berhenti sebagai pemimpin Dewan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Urban setelah menerima pesan singkat dari menteri lain, yang mengatasnamakan Duterte, bahwa ia diminta "berhenti menghadiri semua pertemuan kabinet" mulai Senin (5/12).
Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu berbeda, sehingga Robredo bukanlah pasangan wakil presiden yang diusung Duterte kala itu.
"Saya diberi tahu bahwa ada upaya untuk mencuri posisi wakil presiden. Saya memilih mengabaikan [ancaman] ini dan fokus pada pekerjaan saya saat ini," kata Robredo dalam pernyataannya, Minggu (4/12), dikutip dari Reuters.
"Tapi peristiwa beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa rencana itu sekarang mulai dilakukan," ujarnya.
Robredo tidak membeberkan lebih lanjut upaya untuk melengserkannya tersebut. Sekretaris Kabinet Juni Evasco mengungkapkan bahwa dirinya yang mengirimkan pesan singkat kepada Robredo, sembari menyebut bahwa terdapat "perbedaan yang tak dapat dinegosiasikan" antara sang wapres dengan Duterte.
Robredo berselisih dengan Duterte terkait sejumah kebijakannya, termasuk perang terhadap narkoba yang telah menewaskan lebih dari 5.000 orang dalam lima bulan terakhir. Ia juga menentang keinginan Duterte untuk menerapkan kembali hukuman mati.
Robredo selama ini vokal mengkritik presiden, termasuk soal sejumlah komentar Duterte yang "tidak benar" terkait penampilan dan kehidupan pribadinya.
Robredo, 52, merupakan mantan pengacara dan aktivis sosial. Ia mengungkapkan, alasannya bergabung di kabinet adalah karena meyakini bahwa membantu warga miskin merupakan satu hal yang menjadi tujuan bersama antara dia dan Duterte.
"Dari awal, presiden dan saya memiliki perbedaan besar dalam prinsip maupun nilai-nilai [yang diusung]," katanya menambahkan.
Robredo berasal dari Partai Liberal pimpinan presiden sebelumnya, Benigno Aquino. Pada pemilu yang digelar Mei lalu, ia menang tipis dari rivalnya, Ferdinand Marcos Jr, putra dari diktator Filipina yang digulingkan dalam pemberontakan tahun 1986.
Marcos Jr menuding bahwa kemenangan Robredo pada pemilu wapres tak lain adalah upaya Partai Liberal menempatkan kadernya di pemerintahan Duterte.
Robredo merupakan salah satu pengkritik yang vokal soal pemindahan makam Ferdinand Marcos ke taman makam pahlawan. Ia menilai langkah yang diusung Duterte itu merupakan penghinaan bagi warga Filipina yang tersiksa di bawah pemerintahan darurat militer Marcos pada 1972 silam.
Marcos mulai memimpin Filipina sejak 1965 hingga revolusi "People Power" pada 1986 melengserkannya. Selama dua setengah dekade, Marcos secara luas dituduh sebagai pemimpin Filipina bertangan besi, diktator dan korup.
Di ujung masa kepemimpinannya, Marcos dituding sebagai kleptokrat, yakni pemimpin pemerintahan yang mengambil uang pungutan berupa pajak dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri.
Keluarga Marcos diperkirakan mengumpulkan kekayaan hingga US$10 miliar, atau sekitar Rp135 triliun. (ama)
Menolak mundur sebagai wakil presiden, Robredo memutuskan berhenti sebagai pemimpin Dewan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Urban setelah menerima pesan singkat dari menteri lain, yang mengatasnamakan Duterte, bahwa ia diminta "berhenti menghadiri semua pertemuan kabinet" mulai Senin (5/12).
Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu berbeda, sehingga Robredo bukanlah pasangan wakil presiden yang diusung Duterte kala itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi |
"Tapi peristiwa beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa rencana itu sekarang mulai dilakukan," ujarnya.
Robredo tidak membeberkan lebih lanjut upaya untuk melengserkannya tersebut. Sekretaris Kabinet Juni Evasco mengungkapkan bahwa dirinya yang mengirimkan pesan singkat kepada Robredo, sembari menyebut bahwa terdapat "perbedaan yang tak dapat dinegosiasikan" antara sang wapres dengan Duterte.
Robredo berselisih dengan Duterte terkait sejumah kebijakannya, termasuk perang terhadap narkoba yang telah menewaskan lebih dari 5.000 orang dalam lima bulan terakhir. Ia juga menentang keinginan Duterte untuk menerapkan kembali hukuman mati.
Robredo selama ini vokal mengkritik presiden, termasuk soal sejumlah komentar Duterte yang "tidak benar" terkait penampilan dan kehidupan pribadinya.
Robredo, 52, merupakan mantan pengacara dan aktivis sosial. Ia mengungkapkan, alasannya bergabung di kabinet adalah karena meyakini bahwa membantu warga miskin merupakan satu hal yang menjadi tujuan bersama antara dia dan Duterte.
"Dari awal, presiden dan saya memiliki perbedaan besar dalam prinsip maupun nilai-nilai [yang diusung]," katanya menambahkan.
Robredo berasal dari Partai Liberal pimpinan presiden sebelumnya, Benigno Aquino. Pada pemilu yang digelar Mei lalu, ia menang tipis dari rivalnya, Ferdinand Marcos Jr, putra dari diktator Filipina yang digulingkan dalam pemberontakan tahun 1986.
Marcos Jr menuding bahwa kemenangan Robredo pada pemilu wapres tak lain adalah upaya Partai Liberal menempatkan kadernya di pemerintahan Duterte.
Robredo merupakan salah satu pengkritik yang vokal soal pemindahan makam Ferdinand Marcos ke taman makam pahlawan. Ia menilai langkah yang diusung Duterte itu merupakan penghinaan bagi warga Filipina yang tersiksa di bawah pemerintahan darurat militer Marcos pada 1972 silam.
Marcos mulai memimpin Filipina sejak 1965 hingga revolusi "People Power" pada 1986 melengserkannya. Selama dua setengah dekade, Marcos secara luas dituduh sebagai pemimpin Filipina bertangan besi, diktator dan korup.
Di ujung masa kepemimpinannya, Marcos dituding sebagai kleptokrat, yakni pemimpin pemerintahan yang mengambil uang pungutan berupa pajak dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri.
Keluarga Marcos diperkirakan mengumpulkan kekayaan hingga US$10 miliar, atau sekitar Rp135 triliun. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK