Pemerintah Kolombia Beri Suara Pemberontak FARC dalam Kongres

Jakarta, CNN Indonesia -- Enam warga Kolombia akan membentuk partai politik baru mewakili kelompok pemberontak Marxis, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), dalam Kongres. Langkah ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan kesepakatan perdamaian dengan pemerintah pada akhir November lalu.

Dijuluki partai Suara untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi, partai baru ini akan menempati tiga kursi di masing-masing kamar Kongres Kolombia, meski tak diberikan hak pilih. Berdasarkan perjanjian damai 24 November, parpol ini akan mewakili suara pemberontak mengenai pembahasan RUU dalam Kongres.

"Suara kami [di parlemen] akan menjadi suara dari kesepakatan damai," ungkap seorang ekonom sayap kiri, Imelda Daza, yang menjadi anggota partai tersebut, dikutip AFP, Kamis (16/12).

Pilihan Redaksi Warga Kolombia Menolak Perjanjian Damai dengan FARC Kolombia Sepakati Perjanjian Damai Baru dengan FARC Tolak Perjanjian Damai, Lima Komandan FARC Dipecat

Selain Daza, aktivis sayap kiri, Francisco Jose Tolosa juga akan duduk sebagai anggota majelis rendah Kongres Kolombia mewakili suara FARC.

Dalam Senat, pemberontak akan diwakili oleh pengacara hukum Pablo Cruz, ekonom Jairo Estrada, dan aktivis HAM Judith Maldonado.

FARC sendiri tidak akan mengambil bagian dalam parpol tersebut. Kelompok ini berencana membentuk parpol sendiri usai proses perlucutan senjata selesai.

Dibentuk sejak 1964 lalu, FARC kini akan memulai proses pelucutan senjata mereka di bawah proses pengerahan yang dipantau langsung oleh PBB.

Perlucutan senjata ini juga adalah bagian dari kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Presiden Juan Manuel Santos dan Ketua FARC Rodrigo Londono, mengakhiri perang saudara selama setengah abad lebih. Kesepakatan juga telah disetujui Mahkamah Konstitusi dan diterapkan.

Walau demikian, sejumlah pihak masih menolak perjanjian damai antara pemerintah dan pemberontak yang sempat tertunda ini, termasuk sebagian dari anggota Kongres.

Perjanjian ini pun tertunda karena hasil referendum pada awal Oktober lalu menunjukan 50,23 persen warga menolak perjanjian damai dengan FARC.

Penolakan warga tersebut memaksa pemerintah memperbaharui rancangan perjanjian damai baru yang akhirnya bisa diratifikasi dan disetujui oleh Kongres Kolombia melalui rapat yang berlangsung selama 11 jam pada awal Desember lalu.

Langkah pertama yang tertera dalam agenda rekonsiliasi memberikan pengampunan bagi para pemberontak "kriminal politik" meskipun amnesti ini tidak menutup semua tindak kejahatan perang seperti pembantaian, pemerkosaan, dan penyiksaan yang telah dilakukan pemberontak selama perang berlangsung.

Setidaknya konflik di Kolombia ini menewaskan lebih dari 260 ribu orang dan menyebabkan 45 ribu lainya hilang. (aal)