Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Filipina mengajukan tuntutan pidana terhadap senator yang kerap mengkritik Presiden Rodrigo Duterte atas tuduhan menyabotase penyelidikan kongres.
Diberitakan
Reuters, Rabu (21/12), Kementerian Hukum Filipina menuntut Senator Leila de Lima ke pengadilan karena diduga sengaja mangkir dari panggilan parlemen.
Penyelidikan yang dilakukan kongres kepadanya terkait dengan dugaan jual-beli narkotik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mangkir, dia juga dituding memerintahkan mantan supir dan seorang pedagang untuk menyembunyikan surat panggilan dari legislatif.
De Lima adalah satu di antara sedikit pejabat pengkritik kebijakan keras Duterte pada narkotik. Kebijakan itu diprotes karena pada penerapannya telah menewaskan sekitar 6.000 orang.
Para pendukung Duterte di Kongres menyebut de Lima telah menunjukkan sikap tidak hormat karena mangkir dari pemeriksaan.
Tuntutan pidana ini dibuat atas dasar sebuah pasal yang mengatur tentang panggilan legislatif.
De Lima mengatakan tuntutan ini tidak akan memberikan pengaruh berarti untuk dirinya dan tidak akan mengubah fakta soal pembunuhan yang terjadi sebagai buntut kebijakan sang presiden.
Dia sempat memimpin investigasi Senat terhadap pembunuhan ribuan orang yang dilakukan tanpa proses peradilan itu.
Namun, dia dijatuhkan dari posisi tersebut oleh para pendukung Duterte. Beberapa hari setelahnya, justru muncul penyelidikan dugaan jual-beli narkotik yang dituduhkan pada de Lima.
Dia telah menampik tuduhan tersebut. De Lima juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk melawan Duterte.
"Sangat memprihatinkan dan menakutkan bahwa bahkan pejabat publik berpangkat tinggi sekalipun terpancing fantasi yang dibuat pemerintahan Duterte," kata de Lima.
(aal/ama)