Israel Tak Sepakat dengan Pertemuan Perdamaian di Perancis

AFP, CNN Indonesia | Selasa, 27/12/2016 03:38 WIB
Israel Tak Sepakat dengan Pertemuan Perdamaian di Perancis Menhan Israel menganggap konferensi perdamaian itu sebagai persidangan yang menyudutkan. Ia meminta warga Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Avigdor Lieberman, Menteri Pertahanan Israel menganggap konferensi perdamaian yang dijadwalkan digelar di Perancis sebagai bentuk baru dari 'sidang Dreyfus', yang menghakimi Israel.

Menyampaikan itu, pada Senin (26/12), seperti dilansir dari AFP, Lieberman juga meminta warga Yahudi Perancis untuk pindah ke Israel.

Perwakilan dari 70 negara dijawalkan hadir pada 15 Januari mendatang untuk konferensi yang ditujukan mencari upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Israel menentang pertemuan tersebut dan lebih memilih dialog langsung dengan Palestina.


"Ini bukanlah konferensi perdamaian. Ini adalah persidangan melawan pemerintah Israel," ujar Lieberman pada anggota partai Yisrael Beitenu, menurut laporan yang dirilis oleh partai.

"Sebuah konferensi yang dihadiri oleh peserta yang mengancam keamanan Isreal, adalah sebuah persidangan melawan Israel."

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa konferensi itu tak lebih sebagai bentuk baru dari 'Dreyfus trial'.

"Ini adalah bentuk baru dari persidangan Dreyfus dalam versi modern, yang mereka siapkan di Paris pada 15 Januari mendatang. Bedanya, jika Dreyfus adalah persidangan satu orang, ini persidangan seluruh warga Yahudi dan pemerintah Israel."

Alfred Dreyfus seorang kapten Yahudi Perancis yang pada 1894 ditanggap atas tuduhan mata-mata dan pengkhianatan dan menjadi simbol ketidakadilan dan anti-Semitisme.

Pada Minggu, Lieberman mendorong agar warga Yahudi Perancis mau pindah ke Israel, dan mengatakan itu sebagai langkah paling tepat dibanding konferensi.

"Jika tetap ingin menjadi Yahudi dan menjaga anak-anak dan generasi penerus Yahudi, tinggalkan Perancis dan pindahlah ke Israel."

Pejabat Palestina, Saeb Erekat, mantan negosiator perdamaian mengatakan pada AFP bahwa konferensi di Perancis bertujuan untuk mencari jalan tengah perdamaian dan melonggarkan beban 'solusi dua negara'.

Konferensi tersebut digelar menyusul resolusi PBB pada Jumat pekan lalu. Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. 

Netanyahu menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.

Ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979. (rah/rah)