PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB soal Permukiman Yahudi
Amanda Puspita Sari | CNN Indonesia
Kamis, 22 Des 2016 16:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam permukiman Yahudi yang didirikan Israel di wilayah Palestina.
DK PBB dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut pada Kamis (22/12) pukul 15.00 waktu setempat. Jika diadopsi, resolusi mengharuskan Israel untuk "menghentikan segera dan sepenuhnya aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur."
Terkait pemungutan suara ini, Netanyahu melalui kicauan di akun Twitter-nya menuliskan bahwa AS "harus memveto resolusi anti Israel."
Rancangan resolusi ini digagas Mesir dan mulai diedarkan pada Rabu (21/12) malam, menurut keterangan para diplomat.
Belum jelas langkah yang dilakukan AS dalam pemungutan suara ini. AS merupakan salah satu sekutu terkuat Israel, dan termasuk salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB.
Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Gedung Putih menolak berkomentar terkait hal ini.
Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011. (aal)
DK PBB dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut pada Kamis (22/12) pukul 15.00 waktu setempat. Jika diadopsi, resolusi mengharuskan Israel untuk "menghentikan segera dan sepenuhnya aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur."
Terkait pemungutan suara ini, Netanyahu melalui kicauan di akun Twitter-nya menuliskan bahwa AS "harus memveto resolusi anti Israel."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum jelas langkah yang dilakukan AS dalam pemungutan suara ini. AS merupakan salah satu sekutu terkuat Israel, dan termasuk salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB.
Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Gedung Putih menolak berkomentar terkait hal ini.
Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011. (aal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK