Kemenhan Minta Duterte Resmikan Militer Berantas Narkotik
Reuters | CNN Indonesia
Rabu, 01 Feb 2017 22:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pertahanan Filipina meminta Presiden Rodrigo Duterte untuk mengeluarkan perintah bagi militer untuk turut berperan dalam peperangan melawan narkotik, termasuk memberi kewenangan menangkap polisi korup.
Kementerian meminta Duterte untuk mengformalkan pernyataan yang dia buat dalam pidato yang dia sampaikan pada para jenderal. Saat itu, dia mengatakan ingin meminta bantuan militer untuk membantu memberantas narkotik dan menangkap polisi kotor.
Kementerian meminta "perintah resmi soal arahan presiden tersebut sebagai dasar hukum untuk diikuti pasukan kami."
"Demikian pula, arahan verbal Presiden untuk menangkap 'polisi bandit' harus diliputi perintah formal," kata Kementerian dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Rabu (1/2).
Kepala Kepolisian Filipina menginstruksikan anak buahnya untuk menunda operasi anti narkotik setelah peristiwa pembunuhan pebisnis Korea Selatan oleh anggota polisi. Duterte marah besar dan malu karena insiden yang dia sebut mempunyai implikasi internasional ini.
Pernyataan Duterte soal bantuan militer untuk mengisi peran yang ditinggalkan polisi menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa. Sebelumnya, dia mendukung habis-habisan para polisi meski ada dugaan penyalahgunaan wewenang.
Kini, Badan Pelaksana Obat-Obatan Filipina, pecahan Kepolisian, mengambil alih pimpinan operasi melawan narkotik ini.
Kelompok pemerhati HAM Amnesty International melaporkan polisi yang ditugaskan memerangi narkotik sempat bertindak layaknya pelaku kriminal bawah tanah yang semestinya mereka berantas. Mereka menerima bayaran untuk membunuh dan mengantar jenazah ke rumah duka.
Dalam laporan juga disebutkan gelombang pembunuhan yang terjadi atas nama operasi Duterte tampak "sistematis, terencana dan terorganisir" oleh otoritas dan bisa jadi mengarah pada kejahatan kemanusiaan.
Lebih dari 7.600 orang kehilangan nyawa sejak Duterte melancarkan operasi ini. Lebih dari 2.500 orang tewas dalam operasi polisi, sementara sisanya masih belum jelas.
(aal)
Kementerian meminta Duterte untuk mengformalkan pernyataan yang dia buat dalam pidato yang dia sampaikan pada para jenderal. Saat itu, dia mengatakan ingin meminta bantuan militer untuk membantu memberantas narkotik dan menangkap polisi kotor.
Kementerian meminta "perintah resmi soal arahan presiden tersebut sebagai dasar hukum untuk diikuti pasukan kami."
Lihat juga:Duterte Tarik Polisi dari Operasi Narkoba |
"Demikian pula, arahan verbal Presiden untuk menangkap 'polisi bandit' harus diliputi perintah formal," kata Kementerian dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Rabu (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Duterte soal bantuan militer untuk mengisi peran yang ditinggalkan polisi menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa. Sebelumnya, dia mendukung habis-habisan para polisi meski ada dugaan penyalahgunaan wewenang.
Kini, Badan Pelaksana Obat-Obatan Filipina, pecahan Kepolisian, mengambil alih pimpinan operasi melawan narkotik ini.
Kelompok pemerhati HAM Amnesty International melaporkan polisi yang ditugaskan memerangi narkotik sempat bertindak layaknya pelaku kriminal bawah tanah yang semestinya mereka berantas. Mereka menerima bayaran untuk membunuh dan mengantar jenazah ke rumah duka.
Dalam laporan juga disebutkan gelombang pembunuhan yang terjadi atas nama operasi Duterte tampak "sistematis, terencana dan terorganisir" oleh otoritas dan bisa jadi mengarah pada kejahatan kemanusiaan.
Lebih dari 7.600 orang kehilangan nyawa sejak Duterte melancarkan operasi ini. Lebih dari 2.500 orang tewas dalam operasi polisi, sementara sisanya masih belum jelas.
(aal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK