Jaksa Khusus Sesalkan Penghentian Penyidikan Korupsi Korsel
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Senin, 27 Feb 2017 14:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Jaksa penuntut khusus Korea Selatan kecewa akan keputusan pelaksana tugas Presiden Wang Kyo-ahn menghentikan penyidikan mereka terhadap skandal korupsi yang menjerat Presiden Park Geun-hye.
Juru bicara, Lee Kyu-chul, mengatakan keputusan Hwang menolak perpanjangan penyidikan yang dilakukan timnya ini "sangat disesalkan." Dia mengatakan pihaknya membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan penelusuran yang pada akhirnya mengincar Park ini.
"Kantor jaksa penuntut khusus akan mengakhiri penyidikan secara saksama," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters, Senin (27/2).
Sejauh ini, mereka telah mendakwa mantan penasihat Park, Kim Ki-choon dan bekas Menteri Kebudayaan Cho Yoon-sun.
Jaksa juga telah mencoba untuk memeriksa Park, tapi upaya itu kini tampaknya tidak mungkin berhasil.
Hwang memutuskan tidak akan memperpanjang penyidikan jaksa penuntut khusus yang dijadwalkan berakhir Selasa (28/2) ini atas pertimbangan kepentingan negara.
"Setelah banyak pertimbangan, demi kestabilan negara, pelaksana tugas Presiden memutuskan untuk tidak memperpanjang penyidikan khusus dan membiarkan jaksa penuntut umum untuk mengambil alih kasus ini," kata Juru bicara Hwang, Hong Kwon-heui.
Skandal korupsi ini mencuat tahun lalu. Park dituding berkolusi dengan sahabatnya, Choi Son-sil, untuk menekan perusahaan besar agar berdonasi ke dua yayasan pendukung inisiatif sang Presiden.
Kasus sontak memicu demonstrasi mingguan yang diikuti puluhan ribu warga Korea. Meski beberapa demonstran mendukung Park, lebih banyak menginginkannya menjadi presiden demokratis pertama yang digulingkan di Korsel.
Park, 65, dimakzulkan oleh Parlemen pada Desember lalu dan kehilangan jabatannya, sementara Mahkamah Konstitusi meninjau apakah pemakzulan itu memenuhi syarat. Jika MK menyetujuinya, maka sang Presiden bakal resmi dibuang dari pemerintahan.
Dia tidak bisa menjalani tuntutan hukum jika masih menjabat.
Skandal ini juga menjerat Samsung Group, perusahaan terbesar di Korea Selatan. Jay Y Lee, bos perusahaan yang memproduksi telepon pintar hingga obat-obatan itu, ditangkap 17 Februari lalu.
Park, Choi, Lee dan Samsung semua menampik tudingan terlibat dalam korupsi.
Hwang, yang ditunjuk Park sebagai Perdana Menteri pada 2015 lalu, dinilai sebagai kandidat presiden potensial jika pemakzulan dinyatakan sah sehingga pemilu kembali digelar.
Walau demikian, tidak lama setelah pengumuman penghentian penyidikan ini, Hwang justru terseret ke dalam skandal dan terancam dimakzulkan oleh dua partai oposisi.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mensahkan pemakzulan Park, Korsel akan menggelar pemilu dalam waktu 60 hari setelah putusan.
Di sisi lain, kantor presiden menyatakan khawatir penyidikan ini akan memengaruhi hasil pemilu dini.
(aal)
Juru bicara, Lee Kyu-chul, mengatakan keputusan Hwang menolak perpanjangan penyidikan yang dilakukan timnya ini "sangat disesalkan." Dia mengatakan pihaknya membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan penelusuran yang pada akhirnya mengincar Park ini.
"Kantor jaksa penuntut khusus akan mengakhiri penyidikan secara saksama," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters, Senin (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hwang memutuskan tidak akan memperpanjang penyidikan jaksa penuntut khusus yang dijadwalkan berakhir Selasa (28/2) ini atas pertimbangan kepentingan negara.
"Setelah banyak pertimbangan, demi kestabilan negara, pelaksana tugas Presiden memutuskan untuk tidak memperpanjang penyidikan khusus dan membiarkan jaksa penuntut umum untuk mengambil alih kasus ini," kata Juru bicara Hwang, Hong Kwon-heui.
Skandal korupsi ini mencuat tahun lalu. Park dituding berkolusi dengan sahabatnya, Choi Son-sil, untuk menekan perusahaan besar agar berdonasi ke dua yayasan pendukung inisiatif sang Presiden.
Kasus sontak memicu demonstrasi mingguan yang diikuti puluhan ribu warga Korea. Meski beberapa demonstran mendukung Park, lebih banyak menginginkannya menjadi presiden demokratis pertama yang digulingkan di Korsel.
Park, 65, dimakzulkan oleh Parlemen pada Desember lalu dan kehilangan jabatannya, sementara Mahkamah Konstitusi meninjau apakah pemakzulan itu memenuhi syarat. Jika MK menyetujuinya, maka sang Presiden bakal resmi dibuang dari pemerintahan.
Dia tidak bisa menjalani tuntutan hukum jika masih menjabat.
Skandal ini juga menjerat Samsung Group, perusahaan terbesar di Korea Selatan. Jay Y Lee, bos perusahaan yang memproduksi telepon pintar hingga obat-obatan itu, ditangkap 17 Februari lalu.
Park, Choi, Lee dan Samsung semua menampik tudingan terlibat dalam korupsi.
Hwang, yang ditunjuk Park sebagai Perdana Menteri pada 2015 lalu, dinilai sebagai kandidat presiden potensial jika pemakzulan dinyatakan sah sehingga pemilu kembali digelar.
Walau demikian, tidak lama setelah pengumuman penghentian penyidikan ini, Hwang justru terseret ke dalam skandal dan terancam dimakzulkan oleh dua partai oposisi.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mensahkan pemakzulan Park, Korsel akan menggelar pemilu dalam waktu 60 hari setelah putusan.
Di sisi lain, kantor presiden menyatakan khawatir penyidikan ini akan memengaruhi hasil pemilu dini.
(aal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK