Korsel Dakwa Mantan Kepala Staf Presiden Park

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa khusus Korea Selatan mendakwa mantan menteri kebudayaan dan seorang kepala staf Presiden Park Geun-hye atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pemaksaan dan pemberian keterangan palsu dalam penyusunan daftar hitam artis yang membangkang.

Dakwaan ini adalah keruwetan terbaru terkait skandal korupsi yang membelenggu Negeri Ginseng selama berbulan-bulan dan berakhir pada pemakzulan Park oleh Parlemen, Desember lalu.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan proses pemakzulan itu. Jika dinyatakan sah, maka Park yang kini sudah kehilangan kewenangannya, harus resmi menanggalkan jabatan dan pemilihan presiden baru akan diselenggarakan.

Pilihan Redaksi MK Desak Putusan Pemakzulan Presiden Korsel Rampung 13 Maret Sahabat Presiden Korsel Klaim Dipaksa Jaksa Mengaku Korupsi Ban Ki Moon Batal Mencalonkan Diri jadi Presiden Kantor Presiden Korea Kembali Tolak Digeledah Jaksa

Lee Kyu-chul, juru bicara jaksa khusus yang menyelidiki skandal tersebut, mengatakan mantan menteri Choo Yoon-sun dan mantan kepala staf Kim Ki-choon telah dijatuhi dakwaan.

"Kantor jaksa khusus telah mendakwa Kim Ki-choon, Cho Yoon-sun ... atas penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan dengan mengecualikan sejumlah artis dan organisasi yang berbeda pendapat dengan pemerintah dari pemberian bantuan," kata Lee sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (7/2).

Baik Cho, pejabat pemerintahan pertama Park yang ditangkap terkait skandal ini, maupun Kim, telah menampik keberadaan daftar hitam tersebut, ataupun berperan dalam penyusunannya. Walau demikian, Cho mengatakan dirinya sempat mendengar keberadaan daftar semacam itu.

Kantor Kepresidenan juga menampik adanya daftar hitam tersebut.

Park dituding memberikan kesempatan untuk teman dekatnya, Choi Soon-sil, untuk memberikan pengaruh dalam urusan negara.

Choi dituduh berkolusi dengan Park untuk menekan perusahaan-perusahaan besar agar berkontribusi pada yayasan nirlaba yang mendukung sejumlah inisiatif Presiden.

Baik Park maupun Choi menampik melakukan hal yang dituduhkan tersebut.

Kantor jaksa khusus menyatakan pemerintah dan sejumlah entitas negara menggunakan daftar hitam itu sebagai "panduan" untuk menghukum artis dan menyensor konten.

Kementerian Budaya menyatakan para artis yang dianggap kritis terhadap Park sempat didaftar dan dikecualikan dari dukungan pemerintah. Kementerian telah meminta maaf atas upaya sistematis menyingkirkan pengkritik presiden tersebut.

Lee mengatakan timnya kemungkinan akan memeriksa Park jumat ini. Namun, saat ini mereka masih mendiskusikan rinciannya dengan pihak presiden. (aal)