Isu Dwikewarganegaraan, Parlemen Tolak Menlu Pilihan Duterte

Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Rabu, 08 Mar 2017 18:11 WIB
Perfecto Yasay dituding memegang status kewarganegaraan AS secara ilegal saat ditunjuk sebagai Menlu Filipina pada 30 Juni lalu.
Perfecto Yasay dituding memegang status kewarganegaraan AS secara ilegal saat ditunjuk sebagai Menlu Filipina pada 30 Juni lalu. (Reuters/Jorge Silva)
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Filipina menolak penunjukkan Perfecto Yasay sebagai menteri luar negeri pilihan Presiden Rodrigo Duterte karena beberapa masalah kualifikasi, salah satunya isu dwikewarganegaraan.

Dengan suara bulat, parlemen menolak Yasay sebagai menlu dalam sidang pleno Kongres pada rabu (8/3), beberapa jam setelah sidang konfirmasi digelar.

Selama sidang konfirmasi, Yasay dihujani pertanyaan mengenai masalah kewarganegaraannya. Ia dituding memegang status kewarganegaraan Amerika Serikat secara ilegal saat ditunjuk sebagai menlu 30 Juni lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yasay juga dianggap tidak konsisten menanggapi pertanyaan parlemen seputar kepemilikan paspor AS dan proses naturalisasi kewarganegaraannya dalam beberapa sidang sebelumnya.

Mengutip The Inquirer, pada sidang konfirmasi 22 Februari lalu, Yasay membantah memegang paspor dan kewarganegaraan AS.

Namun dalam sidang hari ini, Yasay mengaku memang pernah diberikan hak kewarganegaraan AS pada 1986. Namun kemudian, Yasay menolak karena ia tahu, pada akhirnya dia ingin tinggal di Filipina.

Panfilo Lacson, ketua komite urusan luar negeri Senat mengatakan, sikap tidak konsisten Yasay ini membuat Komite Penunjukkan (CA) mempertanyakan kejujuran menlu yang ditunjuk Duterte tersebut.

Menurut Lacson, CA menganggap bahwa meskipun Yasay dekat dengan presiden, bukan berarti dia dapat mempertahankan posisinya begitu saja.

"Kita tahu seberapa dekat Yasay dengan presiden. Pandangan itu.. yang dia tak utarakan sebenar-benarnya. Dia tidak berterus terang dalam sidang konfirmasi," kata Lacson seperti dikutip Reuters.

Penolakan parlemen ini berlangsung setelah selama delapan bulan Yasay ditunjuk Duterte menduduki jabatan tersebut.

Dalam hukum Filipina, sidang uji kelayakan semacam ini memang bisa dilakukan setelah seorang menteri sudah lebih dulu menjabat.

(has)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER