Trump Mulai Jegal Kebijakan Iklim Obama

AFP, CNN Indonesia | Rabu, 29/03/2017 13:06 WIB
Trump Mulai Jegal Kebijakan Iklim Obama Ilustrasi batu bara. (Thinkstock/Adam88xx)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Donald Trump mulai bergerak membatasi peraturan yang mendukung pemangkasan emisi Amerika Serikat dan kesepakatan global besar soal iklim.

Menepati janjinya saat pemilihan umum, Rabu (29/3), Trump menandatangani perintah untuk meninjau ulang beberapa kebijakan warisan pendahulunya, Barack Obama, dalam isu iklim.

Seiring dengan langkah ini, Trump, menyatakan akhir "perang terhadap batu bara" dan "peraturan pembunuh lapangan kerja."


Dalam kunjungan pertamanya ke Badan Perlindungan Alam, dia memerintahkan peninjauan ulang soal batas emisi bagi pembangkit listrik tenaga batu bara dan melonggarkan peraturan sewa produksi batu bara.

Trump mengatakan langkah-langkah ini membawa "era baru bagi energi dan produksi Amerika serta penciptaan lapangan kerja."

Sejumlah pengamat mengatakan pembatalan kebijakan Pembangkit Tenaga Listrik Bersih ala Obama tidak akan berdampak meningkatkan produksi atau menciptakan lapangan pekerjaan yang substansial.

Industri batu bara Amerika telah lama menurun, tergantikan gas alam dan energi murah yang bisa diperbaharui lainnya.

Pada 2008 lalu, ada 88 ribu penambang batu bara di Amerika Serikat, kata Badan Informasi Energi AS. Hari ini, jumlah penambang batu bara menurun sekitar 25 persen.

Namun, beberapa ahli dan kelompok pemerhati alam memperingatkan, perintah Trump ini bisa jadi mengganjal target yang disepakati internasional di bawah Kesepakatan Iklim Paris.

[Gambas:Video CNN]

Pembatasan emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara adalah pilar komitmen Amerika untuk memangkas emisi sekitar 26-28 persen di akhir 2025.

"Langkah ini akan membuatnya nyaris tidak mungkin tercapai," kata Bob Ward, pakar iklim di London School of Economics.

Pemerintahan Trump belum berbicara apa-apa soal kesepakatan Paris.

"Apakah kita akan tetap mengikuti perjanjian atau tidak masih didiskusikan," kata seorang pejabat senior pemerintahan kepada AFP.