Jepang: Peluncuran Rudal Terbaru Korut Tak Bisa Ditoleransi

CNN Indonesia
Rabu, 05 Apr 2017 10:33 WIB
Jepang mengajukan protes keras terhadap peluncuran rudal Korut Rabu ini, yang dianggap Korsel menantang sanksi Dewan Keamanan PBB.
Jepang mengajukan protes keras terhadap peluncuran rudal Korut terbaru, yang dianggap Korsel sebagai tantangan baru sanksi Dewan Keamanan PBB. (Foto: REUTERS/KCNA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jepang mengajukan protes keras atas peluncuran rudal terbaru Korea Utara yang jatuh di sekitar perairannya, Rabu (5/4). Tokyo menganggap insiden itu "sangat bermasalah" dan tidak dapat ditoleransi.

Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk melindungi keamanan warga menghadapi ancaman Pyongyang yang kian mengkhawatirkan.

Dia menilai negara paling terisolasi itu berpotensi melakukan tindakan provokatif lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Korsel turut mengecam keras uji coba peluru kendali balistik pagi hari tadi, menyebutnya sebagai tantangan terbaru bagi serangkaian sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korut.

"Ini merupakan tantangan yang memperolok serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengancam perdamaian serta keamanan masyarakat internasional, khususnya Semenanjung Korea," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Diberitakan Reuters, lagi-lagi Pyongyang menembakkan proyektil ke perairan Laut Jepang atau Laut Timur. AS meyakini proyektil tersebut adalah peluru kendali balistik.

Proyektil itu disebut ditembakkan dari sebuah situs di Sinpo, Hamgyong Selatan. Uji coba rudal ini dilakukan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington berlangsung.

Dalam pertemuan itu kedua pemimpin direncanakan akan membahas program rudal dan senjata nuklir Korut. Salah satunya, permintaan Washington agar Beijing mau meningkatkan kontribusinya membantu meredam ambisi nuklir Korut.

Selain itu, kedua negara juga dijadwalkan akan membahas rencana sanksi tambahan bagi rezim pemerintahan Kim Jong-un tersebut.

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER