Ingin Korut Ditekan, Jepang Tolak Ide Perundingan Korsel

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Selasa, 18/07/2017 15:29 WIB
Ingin Korut Ditekan, Jepang Tolak Ide Perundingan Korsel (Reuters/KCNA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jepang menolak gagasan Korea Selatan untuk menggelar perundingan militer dengan Korea Utara. Menurut Tokyo, pemerintahan Kim Jong-un lebih baik ditekan hingga bersedia menghentikan program rudal dan nuklirnya.

"Ini bukan saatnya untuk berdialog. Kini adalah saatnya untuk memberi tekanan agar bisa berdialog serius," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Nario Maruyama kepada wartawan di New York saat menghadiri pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (18/7).

Komentar tersebut dilontarkan Jepang setelah Kementerian Pertahanan Korsel mengusulkan pertemuan dengan pihak Korut di perbatasan, tepatnya Tongilgak, Panmunjom, pada Jumat pekan ini.
Tongilgak adalah bangunan Korea Utara di desa gencatan senjata di perbatasan yang sebelumnya digunakan untuk perundingan kedua negara.


Jika pertemuan berhasil digelar, ini akan menjadi pembicaraan resmi pertama antara kedua negara sejak Desember 2015 lalu.

Langkah ini juga menjadi tawaran pertama dari pemerintahan Presiden Moon Jae-in yang baru menjabat pada Mei lalu dengan sumpah membawa Korut ke meja perundingan.

Tawaran Moon terhadap rezim Kim Jong-un dilontarkan saat Amerika Serikat dan China mengalami kebuntuan dalam mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerapkan sanksi lebih berat kepada Pyongyang.
Usulan sanksi baru ini diajukan setelah Pyongyang meluncurkan uji coba rudal terbaru yang diklaim bisa mencapai Alaska. Tindakan itu dilakukan pada 4 Juli lalu, bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan AS. 

Sanksi yang diajukan mencakup embargo minyak, larangan pekerja Korut dan pembatasan perdagangan lebih tegas bagi Korut seperti melarang kapal-kapalnya berlabuh di seluruh pelabuhan.

Jepang mendukung pengajuan sanksi baru tersebut sembari tetap menekan China dan Rusia--sekutu dekat Pyongyang--agar membatasi kerja sama ekonomi dengan pemerintahan Kim Jong-un.

Sebab, berdasarkan statistik Beijing, dalam enam bulan pertama di 2017 ini, perdagangan antara China dan Korut dilaporkan meningkat 10,5 persen menjadi US$2,5 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016 lalu.
Salah satu nilai perdagangan yang melonjak di antaranya berasal dari impor biji besi Korut oleh China.

Pada Mei lalu, Rusia membuka sebuah layanan kapal feri baru dari Vladivostok ke pelabuhan Rajin, Korut. Langkah ini dipandang berbagai pihak sebagai penguatan hubungan bilateral kedua negara.

"Yang terpenting adalah bisa menghentikan arus mata uang ke Korea Utara," tutur Maruyama, seperti dikutip AFP.
(aal)