China Minta Korut Tanggapi Sanksi PBB dengan Cerdas
CNN Indonesia
Senin, 07 Agu 2017 12:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Korea Utara menanggapi sanksi baru yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait ambisi nuklirnya dengan cerdas.
"Sanksi baru itu bisa membuat Korea Utara mengambil keputusan yang tepat dan cerdas," tutur Wang di sela Forum Regional ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (6/8).
Ini adalah pertama kalinya China mendukung resolusi PBB yang menekan dan memberatkan sekutu terdekatnya itu.
Pernyataan Wang disampaikan guna meredam langkah Amerika Serikat yang membuka kemungkinan mengambil langkah militer untuk mengatasi ambisi nuklir Korut.
"Sanksi baru itu bisa membuat Korea Utara mengambil keputusan yang tepat dan cerdas," tutur Wang di sela Forum Regional ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (6/8).
Ini adalah pertama kalinya China mendukung resolusi PBB yang menekan dan memberatkan sekutu terdekatnya itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Wang menekankan, permasalahan peluru kendali dan nuklir Korut hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan negosiasi.
Demi mewujudkan pelucutan senjata nuklir Pyongyang, Wang menyerukan agar China, Jepang, Korut, Rusia, Korea Selatan, dan AS kembali melanjutkan pembicaraan enam pihak atau Six Party Talks yang selama ini mandek.
"Memang tidak semudah itu, tapi ini adalah arah yang perlu kita wujudkan bersama-sama ke depannya," kata Wang.
"Negosiasi dan dialog satu-satunya cara yang tepat untuk menangani isu keamanan di Semenanjung Korea," ujarnya. Demikian dilaporkan Straits Times.
Sanksi bagi Korea Utara itu dijatuhkan pada akhir pekan lalu, setelah negara paling terisolasi tersebut menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk kesekian kalinya. Peluncuran senjata yang diklaim bisa menghantam Amerika Serikat itu dilakukan pada akhir Juli lalu.
Dalam sanksi itu, PBB melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan makanan laut dari Korut. Secara total, sanksi yang diberikan PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp 13,3 triliun.
Tidak hanya itu, sanksi tersebut juga melarang Pyongyang menambah jumlah pekerja di luar negeri, salah satu devisa terbesar bagi rezim Kim Jong-un.
Forum Regional yang mempertemukan sejumlah menteri luar negeri asia tenggara dan sejumlah negara mitra itu juga turut dihadiri oleh Menlu Korut Ri Yong-ho. Dalam pertemuan tersebut, para menlu ASEAN mendesak Korut agar mematuhi resolusi PBB guna menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Timur.
ASEAN menekankan bahwa aktivitas militer rezim Kim Jong-un selama ini mengancam perdamaian dan keamanan regional bahkan global.
Forum keamanan yang berlangsung pada 6-7 AGustus itu pun turut dihadiri Menlu AS Rex Tillerson, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Korsel.
Selain isu Korut, pertemuan itu juga membahas sejumlah isu lainnya khususnya mengenai sengketa di Laut China Selatan dan situasi konflik di Marawi.
Demi mewujudkan pelucutan senjata nuklir Pyongyang, Wang menyerukan agar China, Jepang, Korut, Rusia, Korea Selatan, dan AS kembali melanjutkan pembicaraan enam pihak atau Six Party Talks yang selama ini mandek.
"Memang tidak semudah itu, tapi ini adalah arah yang perlu kita wujudkan bersama-sama ke depannya," kata Wang.
Sanksi bagi Korea Utara itu dijatuhkan pada akhir pekan lalu, setelah negara paling terisolasi tersebut menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk kesekian kalinya. Peluncuran senjata yang diklaim bisa menghantam Amerika Serikat itu dilakukan pada akhir Juli lalu.
Dalam sanksi itu, PBB melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan makanan laut dari Korut. Secara total, sanksi yang diberikan PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp 13,3 triliun.
Tidak hanya itu, sanksi tersebut juga melarang Pyongyang menambah jumlah pekerja di luar negeri, salah satu devisa terbesar bagi rezim Kim Jong-un.
Lihat juga:Menlu ASEAN Desak Korut Patuhi Resolusi PBB |
ASEAN menekankan bahwa aktivitas militer rezim Kim Jong-un selama ini mengancam perdamaian dan keamanan regional bahkan global.
Forum keamanan yang berlangsung pada 6-7 AGustus itu pun turut dihadiri Menlu AS Rex Tillerson, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Korsel.
Selain isu Korut, pertemuan itu juga membahas sejumlah isu lainnya khususnya mengenai sengketa di Laut China Selatan dan situasi konflik di Marawi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK