AS Sebut Kekerasan Terhadap Rohingya Pembersihan Etnis

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat menyebut operasi militer Myanmar yang disertai kekerasan terhadap masyarakat minoritas Muslim Rohingya sejak akhir Agustus lalu di Rakhine sebagai upaya pembersihan etnis dan mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab.

"Situasi di utara negara bagian Rakhine merupakan upaya pembersihan etnis Rohingya. AS akan meminta pertanggungjawaban melalui konstitusi negara, termasuk penerapan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM tersebut," ucap Menteri Luar Negeri Rex Tillerson melalui pernyataan pada Kamis (23/11).

Tillerson mengatakan pernyataan ini diutarakan untuk menekan Myanmar agar segera mengatasi kekerasan yang telah memicu eksodus ratusan ribu Rohingya melintasi perbatasan itu.

Krisis yang dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar itu telah menyebabkan sedikitnya 600 ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Konflik itu diperkirakan telah menewaskan 1.000 jiwa, terutama Rohingya.

"Pelanggaran HAM oleh sejumlah oknum militer, aparat keamanan Myanmar, dan warga lokal ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan memaksa pria, wanita, anak-anak untuk meninggalkan rumah mereka," kata Tillerson.

"Tidak ada provokasi kekerasan yang bisa membenarkan kekejaman mengerikan yang telah terjadi," paparnya menambahkan.

Lihat juga: Aktivis Tuduh Rezim Apartheid Myanmar Picu Krisis Rohingya

Sejak krisis pecah, pemerintah Myanmar terus menjadi sorotan dunia internasional. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto negara di Asia Tenggara itu, tak lepas dari serangkaian kritikan hingga desakan karena dianggap gagal melindungi Rohingya sebagai warga negaranya sendiri.

Meski begitu, dalam pernyataannya Tillerson tak menyalahkan Suu Kyi atas tragedi kemanusiaan tersebut. Sebab, meski wanita 72 tahun itu berhasil mengalahkan junta militer pada pemilu 2015 lalu, pengaruhnya di pemerintahan masih terbilang kecil.

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Adnan Abidi)

"Ini adalah situasi yang benar-benar di luar otoritasnya. Tapi tentu kami sangat mengandalkannya untuk menunjukkan kepemimpinan dalam menyatukan pemerintah sipil dan militer agar bekerja sama mengatasi krisis," tutur Tillerson.

Di sisi lain, seorang pejabat senior AS menuturkan kejahatan pembersihan etnis bagaimana pun tidak mengandung konsekuensi spesifik secara langsung karena tidak didefinisikan dalam konstitusi Negeri Paman Sam maupun hukum internasional.

Lihat juga: Tim Pencari Fakta PBB: Kekerasan di Rakhine Masih Berlangsung

Murray Hiebert, seorang pengamat Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies, pun menganggap pernyataan AS terhadap krisis di Rakhine itu pun dianggap tidak akan berdampak apa-apa dalam penanganannya.

"Pernyataan tersebut hanya akan memperbesar rasa ketidakpercayaan antara AS dan Myanmar, serta bisa semakin mendorong Naypyidaw untuk lebih dekat ke China, Rusia dan negara tetangganya di Asia Tenggara," kata Hiebert.

(aal)