Diduga Korupsi, Netanyahu Kembali Diperiksa Polisi

Rinaldy Sofwan, CNN Indonesia | Jumat, 15/12/2017 20:15 WIB
Diduga Korupsi, Netanyahu Kembali Diperiksa Polisi PM Netanyahu kembali mesti diperiksa polisi karena diduga menerima gratifikasi dari pengusaha. (Reuters/Amir Cohen)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan kembali diperiksa polisi karena diduga terkait dengan kasus korupsi.

Sejumlah media Israel melaporkan penyidik tiba di kediaman Netanyahu sebelum 9.00, Jumat waktu setempat (15/12). Dia akan ditanya soal kesaksian milyuner Australia James Packer yang memperkuat kemungkinan Sang Perdana Menteri dijerat pasal penerimaan suap.

Pemimpin negara yang diduga menerima hadiah ilegal dari pengusaha ini mempunyai kesempatan terakhir untuk menampik tudingan sebelum polisi melimpahkan kasus ke Jaksa Penuntut Umum. Jika sudah dilimpahkan, jaksa akan menentukan pasal apa yang akan didakwakan.


Netanyahu diperiksa terakhir kali dua pekan yang lalu. Saat itu, dia dicecara pertanyaan penyidik selama empat jam di kediamannya di Yerusalem.

Polisi juga dilaporkan akan mencecar Netanyahu dengan informasi yang didapatkan dari kesaksian Arnon Milchan, produser film yang diduga memberikan hadiah senilai ribuan shekel.
Selain diduga menerima suap, PM Israel juga dihadapkan dengan kasus lain. Ia dituding membuat kesepakatan rahasia dengan penerbit harian terkemuka, Yediot Aharonot. Kesepakatan itu dilakukan agar Netanyahu mendapat peliputan yang menguntungkannya.

Netanyahu telah berulang kali menampik kedua tudingan tersebut dan mengecam polisi atas kebocoran informasi penyelidikan kasusnya ke tangan media.



Netanyahu juga mengatakan bahwa ada "kampanye media" yang jelas diarahkan kepadanya. Walau demikian, tudingan-tudingan itu dia sebut tidak akan berdampak apa-apa.

Terlepas dari semua itu, Netanyahu belum dinyatakan sebagai tersangka dalam skandal korupsi ini.
Dalam kasus lain, istri Netanyahu, Sara, juga diberi tahu oleh jaksa agung bahwa dirinya bisa jadi mesti menghadapi persidangan terkait penyalahgunaan dana publik.

(aal)