Pemilu presiden dan parlemen akan dilakukan di bawah status darurat yang sudah diberlakukan sejak percobaan kudeta Juli 2016. Status itu diperpanjang parlemen pada Rabu untuk tiga bulan ke depan.
Dalam 15 tahun masa jabatan sebagai perdana menteri dan kemudian presiden, Erdogan mengubah negara miskin di tepi timur Eropa menjadi pasar baru yang besar. Namun, pertumbuhan cepat Turki disertai peningkatan sikap otoriter, dengan operasi keamanan yang berujung pada penangkapan puluhan ribu orang sejak kudeta gagal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyoroti operasi militernya di Suriah, kebutuhan pengambilan keputusan penting soal investasi dan perekonomian yang kemungkinan tak bisa mempertahankan pertumbuhan cepat tahun lalu, Erdogan mengatakan penting "untuk menepikan masalah pemilu dari agenda kita."
Turki mesti "beralih ke sistem eksekutif baru untuk mengambil langkah ke arah masa depan negara dengan lebih kuat," ujarnya dalam pidato dari istana kepresidenan di Ankara, diapit dua bendera Turki dan disiarkan langsung di televisi, dikutip Reuters.
"Dengan mengadakan pemilu sela Juni ini, Erdogan memberi sinyal ia percaya diri dukungan yang ia kantongi, setidaknya dalam jangka pendek, telah memuncak. Dia mungkin akan khawatir jika permasalahan ekonnomi Turki terus memburuk berdampak pada dukungannya," kata Nicholas Danforth, analis kebijakan senior di Bipartisan Policy Centre di Washington.
Tiga jam setelah pengumuman Erdogan, Dewan Tinggi Pemilu menyatakan sudah melengkapi seluruh persiapan untuk menggelar pemilu sela dan tengah menanti persetujuan parlemen yang dikuasai partai AK.
(aal)