Cegah Penyanderaan, Duterte Usul Operasi Gabungan RI-Filipina
Tim | CNN Indonesia
Rabu, 19 Sep 2018 18:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rodrigo Duterte disebut mengusulkan Filipina, Indonesia, dan Malaysia merencanakan operasi keamanan bersama di perairan Sulawesi, Sulu, dan Sabah, di mana pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok bersenjata kerap terjadi.
Duterte menyampaikan langsung usulan tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang, di Manila beberapa waktu lalu.
"Presiden Duterte mengatakan puas dengan mekanisme kerja sama trilateral selama ini terkait patroli laut terkoordinasi bersama, tapi beliau mengusulkan ada peningkatannya menjadi joint operation," kata Harry kepada wartawan di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (19/9).
Duterte mengusulkan gagasan ini menyusul penculikan dua anak buah kapal WNI oleh kelompok bersenjata diduga Abu Sayyaf yang kembali terjadi di Sabah pada 11 September lalu.
Meski begitu, Harry tak menjelaskan lebih rinci operasi bersama seperti apa yang dimaksud Duterte.
Ia hanya mengatakan kerja sama keamanan seperti itu harus disepakati oleh ketiga negara terutama lembaga-lembaga yang terlibat, seperti militer.
"Menurut Presiden Duterte joint patrol dan joint operation itu beda. Joint patrol mungkin patroli saja untuk menakut-nakuti, sementara joint operation itu mungkin turun langsung. Nah perihal ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut dan persetujuan dari ketiga negara," kata Harry.
Patroli keamanan terutama di perairan utara Sulawesi, Sulu, dan Sabah telah menjadi bagian dari kerja sama pertahanan trilateral antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia, yang digagas Presiden Joko Widodo pada 2016 dan mulai berlaku awal 2017.
Dalam kerja sama itu, ketiga negara sepakat melakukan patroli laut terkoordinasi di masing-masing wilayah perairannya demi mencegah penculikan ABK dan pembajakan kapal yang kerap terjadi selama 2016-2017.
Melalui perjanjian itu, ketiga negara sepakat meningkatkan koordinasi pemberian bantuan darurat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya.
Ketiga negara juga siap memperkuat kerja sama pertukaran informasi dan intelijen terkait ancaman keamanan di laut.
Kerja sama itu juga menyepakati pembentukan komunikasi hotline antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan sejak patroli terkoordinasi berlaku pada awal 2017, penyanderaan serta pembajakan kapal di perairan Sulu, Sabah, dan Sulawesi sudah tidak pernah terjadi lagi.
"Persoalannya sekarang pasca 11 September kemarin, kerja sama trilateral ini harus dikaji lagi, karena kenapa bisa kecolongan lagi? Padahal dari awal 2017 lalu sampai kemarin penculikan sudah tidak terjadi lagi," kata Iqbal.
Tak hanya bagi WNI, Iqbal menganggap pengamanan di perairan Sabah, Sulu, dan Sulawesi penting sebab periaran itu merupakan salah satu jalur logistik yang strategis bagi ketiga negara.
"Kita sudah buat sistem untuk cegah kriminal, tapi ternyata kriminal tersebut mampu mencari celah bobol sistem kita, nah ini yang perlu dikaji ulang," kata Iqbal. (rds/has)
Duterte menyampaikan langsung usulan tersebut saat bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang, di Manila beberapa waktu lalu.
"Presiden Duterte mengatakan puas dengan mekanisme kerja sama trilateral selama ini terkait patroli laut terkoordinasi bersama, tapi beliau mengusulkan ada peningkatannya menjadi joint operation," kata Harry kepada wartawan di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia hanya mengatakan kerja sama keamanan seperti itu harus disepakati oleh ketiga negara terutama lembaga-lembaga yang terlibat, seperti militer.
"Menurut Presiden Duterte joint patrol dan joint operation itu beda. Joint patrol mungkin patroli saja untuk menakut-nakuti, sementara joint operation itu mungkin turun langsung. Nah perihal ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut dan persetujuan dari ketiga negara," kata Harry.
Dalam kerja sama itu, ketiga negara sepakat melakukan patroli laut terkoordinasi di masing-masing wilayah perairannya demi mencegah penculikan ABK dan pembajakan kapal yang kerap terjadi selama 2016-2017.
Melalui perjanjian itu, ketiga negara sepakat meningkatkan koordinasi pemberian bantuan darurat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya.
Kerja sama itu juga menyepakati pembentukan komunikasi hotline antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan sejak patroli terkoordinasi berlaku pada awal 2017, penyanderaan serta pembajakan kapal di perairan Sulu, Sabah, dan Sulawesi sudah tidak pernah terjadi lagi.
Tak hanya bagi WNI, Iqbal menganggap pengamanan di perairan Sabah, Sulu, dan Sulawesi penting sebab periaran itu merupakan salah satu jalur logistik yang strategis bagi ketiga negara.
"Kita sudah buat sistem untuk cegah kriminal, tapi ternyata kriminal tersebut mampu mencari celah bobol sistem kita, nah ini yang perlu dikaji ulang," kata Iqbal. (rds/has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK