Drama Sandera dan Notifikasi Eksekusi Uji Taji Diplomasi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Mengawali tahun dengan kabar baik pembebasan warga negara Indonesia dari tangan kelompok Abu Sayyaf, diplomasi pemerintah pada 2018 ternyata masih terus diuji dengan drama penyanderaan dan ketiadaan notifikasi ketika WNI terpidana mati dieksekusi di Arab Saudi.

Diplomasi perlindungan WNI ini sudah digencarkan sejak awal tahun, tepatnya 3 Januari. Kala itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, meminta Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk membantu pembebasan 5 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf dalam serentetan insiden terpisah sejak 2016.

Sekitar dua pekan kemudian, dua anak buah kapal WNI yang disekap Abu Sayyaf di selatan Filipina akhirnya bebas setelah diculik ketika sedang melaut di perairan Sabah, Malaysia, beberapa bulan sebelumnya.

Lihat juga: Dua WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf Dibebaskan

Namun, masih ada tiga WNI lain yang berada dalam sekapan Abu Sayyaf. Kementerian Luar Negeri pun terus mencari bantuan berbagai pihak, termasuk dari eks milisi separatis Filipina, Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang bertandang ke Indonesia pada 1 Februari.

Berbulan-bulan tak ada kabar, pada 11 September kembali terjadi penyanderaan dua nelayan WNI di perairan Sabah. Meski disusul dengan pembebasan tiga sandera WNI sekitar sepekan kemudian, pengulangan insiden ini membuat diplomasi Indonesia menjadi sorotan.

Direktur Institute for Policy Analyst of Conflict (IPAC), Sidney Jones, menganggap salah satu alasan utama kelompok Abu Sayyaf terus menyandera WNI adalah karena tebusan yang mereka tuntut dipenuhi.

"Walaupun Indonesia mengaku tidak bayar, mungkin uangnya tidak dari pemerintah. Kalau ada kasus seperti ini, hampir selalu ada uang, cuma mungkin uangnya bukan dari pemerintah, bisa dari perusahaan (kapal yang mempekerjakan ABK)," tutur Sydney kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Militan Filipina Terus Culik WNI, Faktor Tebusan Berpengaruh

Indikasi ini kian kuat setelah Sydney melihat pola penyanderaan kelompok militan seperti Abu Sayyaf, yang melakukan penyanderaan bukan karena ideologi ekstrem, tapi untuk mengisi pundi keuangan mereka.

"Ada satu negara Eropa, saya tidak mau sebut negara mana, mereka selalu membayar uang tebusan sehingga penculikan terhadap warga negaranya terus berulang," katanya.

Berbeda dengan Sydney, Direktur Eksekutif Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi Manzi, menganggap pemerintah Indonesia mungkin saja membebaskan para sandera tanpa tebusan.

Menurut Ali, salah satu alasan Abu Sayyaf rela melepas sumber pendapatannya tersebut adalah karena mereka merasa lebih dekat dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tak seperti Filipina, negara dengan dominasi populasi Katolik.

"Sandera WNI mungkin saja bebas tanpa tebusan karena Abu Sayyaf masih lebih ramah kepada Indonesia karena mayoritas penduduk Muslim," kata Ali yang juga merupakan adik kandung pelaku bom Bali, Amrozi dan Ali Imron.

Salah satu WNI sandera Abu Sayyaf dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah bebas dari sekapan. (Dok. Kemlu RI)

Meski begitu, Ali tetap mengatakan bahwa pembebasan sandera Abu Sayyaf sangat bergantung pada kepiawaian bernegosiasi dengan kelompok tersebut.

Tak lama setelah CNNIndonesia.com berbincang dengan Ali, salah satu WNI kemudian bebas, menyisakan seorang warga Indonesia lagi yang masih dalam sekapan Abu Sayyaf.

Secara keseluruhan, merujuk pada data Kemlu RI, ada 34 WNI disandera di Filipina Selatan sejak 2016 hingga November 2018, 33 di antaranya berhasil bebas.

Belum rampung masalah di Filipina, insiden serupa kembali terjadi pada 1 November, ketika kawanan perompak di Kongo menyandera tiga anak buah kapal WNI yang sedang melaut dengan kapal berbendera Singapura. Untuk menyelamatkan para WNI tersebut, Kemlu RI kembali berdiplomasi.

"Pemerintah dan perusahaan akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penanganan masalah tersebut," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.

Dalam direktoratnya, Iqbal tak hanya mengurus penyanderaan, tapi juga berbagai masalah lain yang menimpa WNI di luar negeri, termasuk jika ada warga tersandung kasus hukum hingga menjadi terpidana mati.

Masalah besar dari ranah tersebut mengguncang Indonesia ketika Arab Saudi mengeksekusi mati seorang WNI, Tuti Tursilawati, tanpa memberikan notifikasi terlebih dulu pada Oktober lalu, memicu amarah berbagai kalangan.

---