Filipina Gelar Referendum Perluasan Otonomi Daerah Muslim

CNN Indonesia | Senin, 21/01/2019 11:22 WIB
Filipina Gelar Referendum Perluasan Otonomi Daerah Muslim Ilustrasi. (Reuters/Erik De Castro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Filipina menggelar referendum penentu perluasan otonomi di daerah mayoritas Muslim yang tertuang dalam Undang-Undang Organik Bangsamoro, hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Pemungutan suara ini dianggap sebagai salah satu kemajuan besar dalam upaya untuk mengakhiri konflik yang sudah berkecamuk di selatan Filipina selama beberapa dekade.

"Kami bersemangat untuk menggunakan hak suara kami. Kami tentu akan memilih 'Ya' untuk perdamaian," ujar seorang warga Mindanao, Baimon Kambal Makakua, kepada Channel NewsAsia.
Seorang warga lainnya, Jembrah Abas, juga mengaku akan memilih 'Ya' karena ia sudah muak dengan konflik puluhan tahun yang juga merenggut nyawa ayahnya itu.


"Saya lelah dengan semua kekerasan ini karena ayah saya juga menjadi salah satu korban," katanya kepada AFP.

Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) merupakan implementasi dari kesepakatan damai antara pemerintah dan MILF pada 2014 lalu.
MILF adalah salah satu kelompok pemberontak Muslim terbesar di Filipina yang kerap mengancam akan melakukan pergerakan kembali jika perundingan batal.

"Di Mindanao, selalu ada konflik. Di daerah berbeda, pasti ada konflik. Selalu. Jika 'Ya' menang, tak akan ada lagi konflik. Ini adalah kesempatan kami. Kami tidak perlu takut lagi. Ini adalah kesempatan," tutur Makakua.

Komisi Pemilihan Umum Filipina memperkirakan 74 persen warga yang memiliki izin akan menggunakan hak pilihnya.
Hukum ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun lalu, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari konstituen yang ingin bergabung.

Undang-Undang ini sendiri sebenarnya adalah perluasan dari hasil perundingan damai antara pemerintah dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), kelompok pemberontak awal di Filipina yang juga merupakan cikal bakal MILF.

Pada 1976, MNLF mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah dengan pembentukan Kawasan Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang dianggap gagal karena tak dapat membendung perlawanan bersenjata di wilayah tersebut.
Dalam perkembangannya, MILF yang awalnya hanya kelompok sempalan MNLF mengajukan perluasan otonomi dalam kesepakatan damai pada 2014 lalu.

Di bawah hukum ini, Bangsamoro akan diberikan US$950 juta biaya pembangunan selama 10 tahun ke depan, juga mendapatkan bagian dari hasil pajak di daerah kekuasaan mereka.

Namun, pemerintah pusat akan tetap memegang kendali atas kepolisian meski pemimpin daerah otonom tetap dapat terlibat dalam urusan keamanan.

Sebagai timbal balik, para militan MILF yang diperkirakan berjumlah 30 ribu orang akan menyerahkan senjatanya kepada pemerintah. (has/has)