Jakarta, CNN Indonesia -- Pada 15 Februari mendatang akan menjadi penentuan apakah perseteruan antara Presiden
Amerika Serikat,
Donald Trump, dan fraksi Partai Demokrat di Kongres tetap meruncing atau justru berakhir. Namun, dilihat dari gelagatnya, kedua belah pihak masih berkeras pada pendirian masing-masing, dan bukan tidak mungkin bakal ada gonjang-ganjing baru selain penutupan pemerintahan AS yang memecahkan rekor sebagai yang terlama.
Trump dan Dewan Perwakilan saat ini sepakat membuka sementara pemerintahan dengan berbagai pertimbangan. Namun, dia masih keras kepala tetap ingin meloloskan pengajuan anggaran sebesar US$5,6 miliar untuk membangun tembok di wilayah perbatasan dengan Meksiko.
Trump juga menebar ancaman akan mengerahkan segala upaya untuk mencairkan anggaran itu, bahkan siap menyatakan negara dalam keadaan darurat supaya duit itu bisa cair tanpa persetujuan Dewan Perwakilan. Menurut dia konsultasi antara fraksi Demokrat dan Republik di legislatif cuma buang-buang waktu.
"Pada 15 Februari komite akan kembali dan jika mereka tidak menyetujui anggaran pembangunan tembok, maka saya tidak bakal mau buang-buang waktu membaca usulan mereka. Kalau tidak ada tembok, maka itu tidak ada gunanya," kata Trump, seperti dilansir
CNN, Minggu (3/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Dewan Perwakilan yang merupakan politikus senior fraksi Demokrat, Nancy Pelosi, juga ternyata pantang mundur. Namun, dia menawarkan jalan keluar lain ketimbang membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Yakni dengan membuat pagar besi.
"Tidak bakal ada anggaran tembok perbatasan dalam pengajuan. Kalau presiden mau, dia bisa menganggap pagar itu sebagai tembok," kata Nancy.
Trump tetap tidak sepakat. Dia ngotot tembok itu berupa beton dan bukan pagar seperti maksud Nancy.
Pertaruhan Jelang PemiluPadahal, masa pemilihan umum sudah semakin dekat. Hasil jajak pendapat memperlihatkan mayoritas warga AS menolak usul tembok perbatasan Trump. Mereka juga tidak sepakat dengan cara Trump memutuskan menutup pemerintahan demi memaksa Demokrat menuruti permintaannya.
Partai Republik juga kecewa dengan keputusan Trump memaksakan proyek tembok perbatasan. Sebab tingkat keterpilihan mereka di dewan perwakilan rakyat daerah semakin tergerus, dan sebaliknya menguntungkan Demokrat dalam menghadapi pemilu mendatang.
Meski begitu, Trump nampaknya tetap yakin pamornya masih bisa bersaing. Apalagi proyek tembok itu adalah utang janji kampanyenya yang harus dilunasi.
"Ini bukan masalah bagi Trump menjelang pemilu 2020, asal pendukung akar rumput Partai Republik yakin dia berkomitmen dalam hal keamanan perbatasan," kata pakar politik Partai Republik, Ford O'Connel.
Ketimbang berkutat dalam perdebatan, fraksi Demokrat memberi jalan alternatif. Mereka menawarkan menganggarkan dana untuk seribu petugas bea cukai, perbaikan pos lintas batas, dan pembaruan peralatan serta teknologi penginderaan di perbatasan. Namun, tetap mereka enggan menyediakan anggaran untuk tembok ala Trump. Meski begitu, Senator Missouri dari Partai Republik, Roy Blunt melihat hal itu sebagai jalan keluar ketimbang tidak sama sekali.
"Kami harus yakin atas apa yang kami cari dan hasil akhir. Kami harus mencari cara bagaimana hal ini bisa bekerja. Saya sih yakin kita bisa," kata Roy.
(ayp)