Alabama Usul Paedofil Dikebiri Sebelum Bebas Bersyarat

tim, CNN Indonesia | Kamis, 06/06/2019 13:33 WIB
Alabama Usul Paedofil Dikebiri Sebelum Bebas Bersyarat ilustrasi kebiri (Istockphoto/nicsimoncini)
Jakarta, CNN Indonesia -- Negara bagian Alabama, Amerika Serikat, berencana mengajukan usulan agar para paedofil yang dihukum diwajibkan menjalani kebiri kimiawi jika ingin mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sebagaimana dilansir AFP, perawatan ini akan berlanjut sampai hakim memutuskan bahwa tersangka tak perlu lagi minum obatnya. Jika narapidana itu berhenti minum obat sebelum waktunya, maka mereka akan dikembalikan ke penjara. 

Usulan ini diajukan setelah anggota legislatif negara-negara bagian selatan meloloskan RUU yang menetapkan bahwa setiap narapidana berusia 21 tahun atau lebih yang dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak di bawah 13 tahun harus minum obat untuk mengurangi testosteron sebelum mendapatkan pembebasan awal.
Menurut RUU tersebut, selain kasus-kasus luar biasa, para narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini juga harus membayar sendiri obat-obatan mereka. RUU tersebut sudah dikirim ke Gubernur Kay Ivey dan dia pun sudah menyuarakan dukungannya.


"Mereka sudah menodai anak-anak itu seumur hidupnya dan hukumannya harus sesuai dengan kejahatannya," kata anggota parlemen, Steve Hurst, kepada radio WIAT dikutip dari AFP.

California memperkenalkan aturan serupa pada 1996 lalu dan diikuti oleh beberapa negara bagian lain, termasuk Florida, Georgia, Iowa, dan Louisiana.

Di Texas, terpidana paedofil dapat secara sukarela menjalani kebiri bedah yang bisa menjadi upaya untuk mendapat pembebasan bersyarat.
Namun, sejumlah pihak ragu cara ini efektif untuk mencegah kejahatan seks. Pasalnya, dorongan perbuatan tersebut tak sepenuhnya disebabkan karena dorongan seksual, tetapi juga psikologis.

Risiko lain yang dikhawatirkan adalah pengebirian bahan kimia bisa memiliki efek samping yang signifikan, termasuk pada penampilan fisik seseorang.

Beberapa kelompok pendukung hak asasi manusia berpendapat bahwa tindakan seumur hidup itu melanggar konstitusi terkait hukuman yang kejam dan tak biasa. (chs)